Bawaslu Diminta Usut Dugaan Mahar Rp 500 Miliar ke PAN dan PKS

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk mengusut kasus dugaan mahar sebanyak Rp 500 miliar yang diberikan Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS. Sebab, persoalan mahar merupakan permasalahan hukum yang serius dan tidak dapat ditolerir.

Ketua Cyber Indonesia Aulia Fahmi mengatakan, mahar politik menyangkut persoalan integritas bangsa. Menurut dia, Indonesia tidak boleh dipimpin oleh pemimpin yang "transaksional". “Publik memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana kredibelitas pemimpinnya,” kata Aulia dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 12 Agustus 2018.

Aulia meminta Bawaslu memeriksa Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief serta memanggil nama-nama yang disebut dalam kasus itu.

"Ini kan baru tahap pendaftaran, masih ada waktu buat Bawaslu untuk mengusut dugaan mahar itu. Harus bergerak cepat,” ujar dia.

Menurut dia, jika informasi mengenai mahar itu benar, maka Bawaslu dapat mencoret nama calon presiden atau calon wakil presiden yang terlibat. Sedangkan partai yang terbukti menerima mahar harus diberi sanksi.

Hal itu sesuai Pasal 228 UU RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu yang melarang adanya mahar yang merupakan imbalan dalam bentuk apa pun, janji, atau komitmen untuk memberikan dana kepada partai politik pengusulnya.

"Sanksi bisa diberikan sejak dini. Ini adalah langkah penyelamatan demokrasi di Indonesia,” kata dia. 

Namun, kata Aulia, jika setelah pemeriksaan ternyata dugaan mahar Rp 500 miliar itu tidak benar, maka Andi Arief yang menyampaikan informasi tersebut harus dijerat dengan delik penyebaran berita bohong melalui media elektronik.