Sukses

Kursi Prabowo untuk Anies di Pilpres 2019

Anies Baswedan memang belum bersuara. Namun dalam pidato sambutannya di acara Ijtima Ulama dia mengatakan, yakin akan ada sejarah baru yang ditoreh Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, 4 Agustus 2018, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan santer disebut sebagai calon presiden.

Nama Anies semakin menguat di permukaan setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan, bersedia tidak maju lagi dalam kontestasi Pilpres 2019.

Prabowo memberi sinyal mempersilakan calon lain maju untuk diusung koalisi partainya dalam Pilpres 2019, saat memberikan pidato di acara Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U), Jumat malam, 27 Juli 2018, di Jakarta.

"Saya siap jadi alat untuk perubahan, saya siap untuk jadi alat umat dan alat rakyat Indonesia," ucap Prabowo di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, tempat berlangsungnya Ijtima Ulama.

Dia juga menegaskan, siap mendukung orang yang lebih baik jika dirinya tidak dibutuhkan. Menurut Prabowo, inilah komitmennya.

"Tapi saya tidak dibutuhkan dan ada orang yang lebih baik, saya siap mendukung kepentingan rakyat dan umat Indonesia. Itu komitmen saya," jelas Prabowo.

Prabowo mengatakan, dia dan partainya akan siap berjuang dan menjadikan Indonesia lebih baik. "Bahwa dengan kekuatan saya dan Gerindra, kita akan berjuang untuk kepentingan bangsa, rakyat, umat dan kedaulatan. Kita ingin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Dan kita tidak mau jadi anteknya orang asing," pungkas Prabowo.

Meski Prabowo tak mengungkap siapa calon yang diberi peluang untuk menggantikan posisinya, namun nama Anies disebut-sebut akan menggantikan posisi Prabowo.

Bahkan saat Anies baru saja tiba di lokasi acara Ijtima Ulama, peserta yang terdiri dari ulama dan politikus dari pihak oposisi itu sempat berteriak, "Anies Presiden", "Anies Presiden".

Anies memang belum bersuara. Namun dalam pidato sambutannya di acara Ijtima Ulama, dia mengatakan, yakin akan ada sejarah baru yang ditoreh Indonesia.

"Insyallah kita lihat sejarah masa lalu dan insyallah sekarang akan kita saksikan sejarah baru dan ini adalah kebanggaan," ucapnya.

Di hadapan tokoh partai politik penantang Jokowi, Anies juga mengatakan bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.

"Indonesia dikagumi bukan karena beragam, tapi karena bisa bersatu dalam keberagaman. Insyallah akan muncul semangat persatuan bahwa kepentingan bangsa, negara, dan umat ada di atas segalanya," tandas Anies.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Pasangan Anies-Aher

PKS, sebagai koalisi utama Gerindra, bahkan secara terang-terangan menyatakan akan mengusung pasangan Gubernur DKI Jakarta dan mantan Gubernur Jawa Barat, Anies Baswedan-Ahmad Heryawan di Pilpres 2019, jika Prabowo batal maju jadi capres.

"Kalau ini betul (Prabowo batal maju), ini lebih mudah bagi koalisi untuk mencari alternatif-alternatif yang kuat. Karena ada beberapa figur yang kuat kita dorong, misal Pak Anies dan Pak Aher (Ahmad Heryawan)," kata Direktrur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyudin di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2018).

PKS sendiri mengapresiasi sikap Prabowo, jika legowo memberi peluang kepada orang lain menggantikan posisinya sebagai capres.

"Luar biasa, itu negarawan. Itu sangat luar biasa. Cukup bagus. Kalau ada yang lebih bagus, artinya dia ingin menang juga. Memang tidak hanya ingin berkuasa, tapi ingin memberikan yang lebih dari bangsa ini," kata Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri di Jakarta Barat, Jumat malam, 28 Juli 2018.

Menurut Salim, Prabowo terlihat legowo tak maju nyapres 2019. PKS juga mendengarkan masukan dari Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pendukung Fatwa (GNPF) Rizieq Shihab, yang mengusulkan pasangan nasionalis-religius untuk Pilpres 2019.

"Ya kalau dari bahasa itu ya begitu yang kita pahami. Artinya kalau ada yang lebih bagus lagi, dia (Prabowo) siap juga," tuturnya.

Soal kendala Anies harus meminta izin Presiden untuk maju di Pilpres 2019, dimana batas permintaan izin jatuh pada 27 Juli 2018, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, hal itu tidak akan menghalangi pencalonan Anies.

"Ya itu bagian dari kondisi Pak Anies, tapi kan juga partai-partai mempunyai keberhakan konstitusional untuk nanti apakah akan tetap membahas atau dengan mempertimbangkan aturan yang dibuat Jokowi ini, tidak memungkinkan itu semua pasti akan di bahas," ujar Hidayat.

Sebelum namanya diungkap oleh PKS, Anies sebelumnya memang pernah bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman, pada Sabtu, 14 Juli 2018 lalu.

Anies mendatangi kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pukul 17.00 WIB, untuk bertemu Sohibul. Meski pertemuan berlangsung secara tertutup, tapi diduga pertemuan itu untuk membahas Pilpres 2019.

Saat ini, kata Suhud, partainya menunggu keputusan dari Partai Gerindra untuk nama capres dan cawapres yang akan diusung dan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Agustus mendatang.

 

3 dari 3 halaman

Dikaji GNPF-U

Untuk mempersiapkan pengusungan di Pilpres 2019, nama Anies kini tengah dikaji oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U).

"Jadi mungkin saja keluar nama itu ya, tapi saya yakin peserta akan juga mempertimbangkan dan akan memonitor permasalahan PP yang baru dikeluarkan oleh Presiden, yaitu setiap gubernur atau mungkin kepala daerah yang akan maju harus secara resmi mengajukan izin berbeda," kata Ketua Umum GNPF-U Yusuf Muhammad Martak.

Menurut Yusuf, nama Anies memang juga mencuat di internal GNPF-U sebagai capres dan cawapres 2019, selain nama Rizieq Shihab, Prabowo Subianto, Zulkifli Hasan, dan TGB Muhammad Zainul Majdi.

"Yang pernah disampaikan pada Habib Rizieq yaitu yang pertama adalah Habib Rizieq sendiri yang kedua adalah Prabowo Subianto yang ketiga kalau tidak salah mungkin Anies Baswedan, Zulkifli Hasan, dan Tuan Guru Bajang," ungkap Yusuf.

Sementara nama Ketua Komando Satuan Tugas (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Yusuf mengungkapkan, tidak pernah dibicarakan.

"Adapun mengenai AHY, tidak pernah dibicarakan (di internal GNPF-U)," kata Yusuf Muhammad, Sabtu (28/7/2018).

Yusuf yakin, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak akan memaksakan AHY untuk maju Pilpres 2019. Dia juga yakin, SBY pasti memiliki strategi tersendiri jika tidak mengusung AHY di Pilpres 2019.

"Dan Insyaallah saya punya keyakinan karena Pak SBY, sebagai orangtua dan sebagai ketua umum dan ketua dewan pembina, beliau akan cermat melihat sikon dan bisa menyusun strategi ke depan kapan waktunya AHY akan dicalonkan," ungkapnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.