5 Fakta di Balik Pertemuan SBY dan Prabowo

Salah satu yang menarik dari pertemuan tersebut adalah cara Prabowo memanggil SBY, yakni Bapak Presiden SBY. Dia mengaku punya alasan khusus memanggil SBY dengan sebutan presiden.

Prabowo mengatakan, tengah mengadopsi kebiasaan di konvensi internasional.

"Saya tadi sebut Bapak Presiden SBY, karena dalam konvensi internasional, meski sudah tidak presiden lagi tetap dipanggil presiden. Seperti profesor meski sudah tidak mengajar tetap disebut profesor dalam konvensi internasional," Prabowo menjelaskan.

3. Abuse of Power

Usai pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dari satu setengah jam, keduanya kemudian memberi keterangan. SBY mengatakan dirinya dan Prabowo sepakat mendukung pemerintah dengan menjalankan fungsi kontrol melalui gerakan moral dan politik yang beradab.

"Kami akan lakukan segala aktivitas dan gerakan yang beradab, yang bertumpu pada nilai demokrasi. Dan percayalah, kami tidak akan pernah merusak negara," ujar SBY.

SBY mengatakan, dirinya dan Prabowo juga sepakat untuk menjadi mitra pemerintah dengan memastikan pemerintah menjalankan kekuasaannya sesuai dengan aturan perundang-undangan.  

"Kami harus memastikan bahwa pengguna kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas, sehingga termasuk abuse of power. Banyak pelajaran di negeri kita mana kala kekuasaan melampaui batas, maka rakyat akan mengoreksinya," ucap SBY.

SBY mengatakan, pertemuannya dengan Prabowo bukanlah sesuatu yang luar biasa.

"Pertemuan kami pada malam hari ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang sangat luar biasa. Sangat dimungkinkan, pertemuan di antara tokoh-tokoh politik di negeri ini. Contohnya Pak Prabowo beberapa kali bahkan bertemu dengan Presiden Jokowi. Apakah di Istana Negara atau pernah di kediaman Pak Prabowo," kata SBY.

SBY juga mengaku pernah melakukannya. Dia sering bertemu dengan tokoh politik lain. Hal itu, lanjut dia, sesuatu yang lumrah.

"Saya sekali dua kali juga bertemu dengan Presiden Jokowi. Jadi menurut saya sekali lagi, pertemuan antartokoh politik, antara pemimpin parpol itu sesuatu yang biasa," ucap SBY.

Namun, kata dia, hal yang membuat pertemuan malam hari ini berbeda karena Demokrat dan Gerindra sama-sama menolak UU Pemilu. Satu sikap inilah yang melandasi pertemuan itu.

"Barangkali yang menjadi luar biasa mungkin, pertemuan ini terjadi setelah pada 20 Juli lalu dalam rapat paripurna DPR, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS berada dalam suatu kubu yang tidak menyetujui dikukuhkannya rancangan Undang-Undang Pemilu yang sekarang sudah sah, karena sudah disetujui DPR," tutur SBY.

5. Respons Jokowi

Prabowo menyatakan, pertemuan antara sesama ketua umum partai politik itu membahas Undang-Undang Pemilu yang disebutnya lelucon politik. Sementara SBY, dalam pernyataannya, mengingatkan pemerintah agar tak memanfaatkan kekuasaannya dengan berlebihan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun menepis tudingan menjalankan kekuasaan secara berlebihan.

"Kita sudah mengalami presidential threshold 20 persen (pada) 2009 dan 2014. Kenapa dulu enggak ramai?" ujar Jokowi.

DPR telah mengesahkan Undang-Undang Pemilu, Kamis 20 Juli 2017 malam. Dalam UU itu diputuskan lima hal utama, yakni presidential threshold 20-25 persen, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi 3-10 kursi per dapil, dan metode konversi suara saint lague murni.

Lalu, apa dampak UU Pemilu yang baru ini terhadap pemilu 2019? Direktur Eksekutif Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan memaparkan, presidential threshold adalah ambang batas untuk pencalonan presiden.

"Jika diputuskan 20-25 persen, artinya partai peserta Pemilu 2019 untuk mencalonkan presiden, harus punya 20 persen kursi di DPR atau memiliki suara 25 persen hasil pemilu," ujar Djayadi saat dihubungi Liputan6.com, Selasa 25 Juli 2017.

Jika partai politik tersebut tidak memenuhi syarat tersebut, maka dia harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi ambang batas 20-25 persen itu.

Karena pemilu 2019 mendatang dilakukan secara serentak, maka kata Djayadi, penghitungan yang dipakai untuk pemilu 2019 adalah hasil pemilu 2014.

"Kalau mengikuti ini berarti tidak ada partai yang bisa mencalonkan sendiri presiden dan wakil presidennya," kata Djayadi.

Termasuk PDIP, sekalipun partai berlambang kepala banteng itu memenangi pemilu 2014, dia tidak bisa mengusung capres dan cawapres sendiri karena perolehan suaranya tidak memenuhi ambang batas yang ditentukan UU Pemilu.

Djayadi menjelaskan, sebuah partai bisa mengusung sendiri capres dan cawapresnya bila setidaknya memiliki 112 dari 560 kursi di DPR.