Kuasa Hukum Mahyeldi-Audy Laporkan Mulyadi ke Bawaslu Sumbar

Logo Bawaslu (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta Tim hukum pasangan Mahyeldi-Audy Djoinaldy melaporkan calon Gubernur Sumatera Barat Mulyadi ke Bawaslu Sumbar karena diduga melakukan pelanggaran kampanye di salah satu program televisi nasional pada Kamis, 12 November 2020.

Kuasa Hukum Mahyeldi-Audy, Pavel Almairi mengatakan dugaan pelanggaran kampanye di media elektronik yang ditayangkan pada tanggal 12 November 2020, pukul 09.00-09.30 WIB yang menghadirkan salah satu paslon gubernur Pilkada Sumbar.

Ia berharap laporan ini ditindaklanjuti dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pasangan tersebut apabila memang melanggar aturan Pilkada 2020.

Kemudian untuk Dewan Pers maupun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar melakukan penelusuran dan mengambil tindakan apabila ada temuan pelanggaran kode etik maupun ketentuan pilkada.

"Sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan KPU dan surat edaran KPI No. 446/K/KPI/31.2/09/2020 tentang pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020," katanya seperti dikutip dari Antara, Jumat (13/11/2020).

Ia melanjutkan agar ke depan media TV adil dan berimbang dalam memfasilitasi kampanye pasangan calon yang mengikuti kontestasi dalam Pilkada 2020.

"Seluruh pasangan calon agar menghormati aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu dan menjadi contoh dalam memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat," kata dia.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Timika, Papua terus mendapatkan pengiriman logistik Pilkada yang dilakukan dengan menggunakan helikopter milik Polri dan TNI.

2 dari 2 halaman

Dua Hari untuk Mengkaji

Sementara itu, anggota Bawaslu Sumbar Elly Yanti mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari Tim Kuasa Hukum Mahyeldi-Audy Joinaldy tersebut dan setiap laporan pada prinsipnya tentu diterima.

"Kita punya waktu dua hari untuk kajian awal untuk melihat apakah terpenuhi syarat formil dan materinya. Kemudian kita akan rapat pleno untuk membuat keputusan terhadap kajian awal tersebut," katanya.

Hasil putusan pleno tersebut akan kami sampaikan terhadap pelapor.

"Jika hasil keputusan rapat pleno syarat belum terpenuhi kami berikan waktu dua hari untuk melengkapi," kata dia.