Mengawal Komitmen Paslon dan Pendukung Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Liputan6.com, Mataram - Satu langkah progresif penanganan Covid-19 tercipta di Lapangan Tenis Mapolda NTB, Kamis (19/7/2020). Di tempat itu, terjadi penandatanganan deklarasi yang menyatakan bahwa semua bapaslon yang akan maju di Pilkada harus bertanggung jawab terhadap masa pendukungnya.

Sanksi administratif dan pidana menanti. Kendati demikian, semua bapaslon mengapreasiasinya. Diakui Makmur, bahwa deklarasi ini memang bakal merepotkan semua bapaslon.

"Kami sangat mengapresiasi dan mendukung deklarasi yang dicanangkan pak Kapolda (Kapolda NTB Irjen M. Iqbal). Dan saya kira semua bapaslon lain juga setuju," kata Makmur Said, salah seorang bakal pasangan calon (bapaslon) yang akan maju dalam pilwali Mataram.

Poin-poin yang ada dalam deklarasi memang cukup memberatkan bagi pasangan calon. Pada intinya, deklarasi yang ditandatangani ini membuat pasangan calon tak boleh lepas tangan terhadap aksi kampanye dan aksi sosialisasi lainnya yang digelar oleh pendukungnya.

Seperti klub sepak bola yang harus ikut bertanggung jawab jika terjadi aksi anarkistis oleh suporternya. Hanya, dalam Pilkada kali ini, konteks yang menjadi objek adalah protokol kesehatan yang rentan dilanggar dalam kampanye mendatang.

Jika tidak ada deklarasi ini, akan banyak terjadi aksi liar yang tidak ada penanggungjawabnya, dan berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Inilah yang membedakan deklarasi ini dengan deklarasi pemilukada yang hanya berkutat pada damai serta siap kalah-siap menang itu.

Acara deklarasi hari ini dihadiri oleh 23 pasangan calon yang akan berlaga di tujuh pemilukada kota/kabupaten. Juga Ketua KPU dan Bawaslu NTB, Wagub NTB, serta Danrem 162 Wira Bhakti Brigjen TNI Ahmad Riza Ramdhani. Hal yang sama juga diutarakan oleh rival Makmur dalam Pilwali Mataram mendatang, Mohan Roliskana.

"Kami tegak lurus dengan aturan main yang telah disepakati bersama ini. Situasi memang sangat sulit, dan poin deklarasi mengikat betul antara bapaslon dan pendukungnya. Kami akan bicara dengan pendukung, dan kami akan memberikan pemahaman bahwa antusiasme yang berlebihan bisa merugikan kita semua," kata Makmur.

Sejauh ini, NTB menjadi salah satu provinsi yang paling progresif mitigasi Pandemi Covid-19. Selain membuat sinergitas antara semua pihak dalam lomba Kampung Sehat, yang paling anyar adalah adanya Perda No. 7/2020 tentang pengendalian penyakit menular.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Langkah awal menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah dimulai dengan pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon). Namun kenyataanya banyak bapaslon di berbagai daerah yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

2 dari 2 halaman

Penegasan Kapolda

Di tempat yang sama, Kapolda NTB Irjen M Iqbal menegaskan, bahwa pihaknya tak ingin ada ledakan baru klaster Pilkada di daerahnya. Namun, semuanya bisa diantisipasi jika semua pihak yang terkait mematuhi protokol keamanan dengan ketat.

"Semua kawasan di Indonesia menghadapi problem yang sama. Karena, jadwal pemilukada tetap dihelat pada 9 Desember mendatang," ucapnya.

Selain itu, Iqbal juga mengingatkan semua pihak untuk tak menepuk dada terlebih dulu dengan makin landainya kurva Covid-19 di NTB.

"Perjalanan masih panjang. Ancaman Covid-19 masih di depan mata. Untuk itu, penerapan protokol kesehatan masih menjadi sangat penting," tutur jenderal polisi dengan dua bintang di pundak tersebut.

Mantan Kapolrestabes Surabaya itu juga menyitir prinsip hukum paling dasar, yakni Solus Populi Suprema lex Esto –Keselamatan Rakyat merupakan hukum tertinggi.

"Silakan berkompetisi, silakan berkampanye, tapi jangan lupa protokol. Karena yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat," tutur mantan Kadiv Humas Mabes Polri tersebut.

Selain itu, Iqbal juga mengatakan, bahwa sudah empat bulan terakhir semua pihak sudah bekerja keras untuk menekan kurva Covid-19. Kerja keras itu jangan kemudian sia-sia karena euphoria politik yang berlebihan.

"Saya berharap, semua pihak mengingat ini semua. Kami siap memproses tiap pelanggaran yang ada secara pidana,’’ tegasnya.

Direskrimum Polda NTB Kombespol Hari Brata memaparkan mengenai aturan-aturan hukum yang bisa digunakan kepada setiap potensi pelanggaran protokol dalam tahapan pemilu.

"Saya nyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari jerat pidana. Oleh karena itu, mari kita semua bersama menjaga protokol ini dengan ketat, dan bisa menjalani pemilukada dengan semua tetap sehat," terang perwira menengah dengan tiga melati di pundak tersebut.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Danrem 162 WB, Wagub NTB, dan tokoh adat serta pemuka agama yang ada.

COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
Polda NTB
Protokol Kesehatan
Ancaman Pidana