Sukses

Jaga Netralitas ASN di Pilkada 2020, Tito Tolak 4.156 Usulan Mutasi

Demi menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada 2020, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menolak 4.156 usulan mutasi.

Liputan6.com, Jakarta Demi menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada 2020, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menolak 4.156 usulan mutasi pegawai yang disampaikan gubernur dan bupati/walikota, sejak Januari hingga Agustus 2020.

"Bapak Mendagri dan Bapak Menpan-RB memiliki komitmen dan semangat yang sama untuk menjaga kualitas Pilkada pada 270 daerah di tahun 2020 ini dengan menghadirkan Netralitas ASN yang lebih baik," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam siaran persnya, Jumat (11/9/2020).

Selain itu, dia menyampaikan Tito juga telah memberikan 3.393 izin untuk pengukuhan, hasil seleksi terbuka, dan promosi pegawai. Hal ini agar pelayanan publik tidak terganggu karena adanya kekosongan jabatan akibat pejabat yang tersandung kasus hukum atau meninggal dunia.

Akmal meminta para ASN fokus bekerja sesuai tugas masing-masing di masa Pilkada 2020. Dia menekankan netralitas ASN sangat diperlukan dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

"Netralitas ASN adalah salah satu faktor penentu dlm kualitas demokrasi dan kontestasi Pilkada 2020 ini, sehingga perhatian terkait Netralitas ASN ini harus mendapatkan prioritas," jelas Akmal.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Presiden Minta Netral

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga meminta ASN, serta anggota TNI-Polri bersikap netral selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Adapun pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 daerah.

"Saya minta kepada aparat birokrasi, TNI dan Polri terus bersikap netral dan tidak memihak pada satu pasangan calon tertentu," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas, Selasa 8 September 2020.

Jokowi ingin agar kualitas demokrasi ditingkatkan meski Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19. Selain protokol kesehatan, dia mengatakan pelaksanaan Pilkada 2020 juga harus memperhatikan netralitas aparat.

"Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang," ucapnya.

Seperti diketahui, Pilkada serentak 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pemungutan suara mulanya akan digelar pada 23 September 2020. Namun, akibat pandemi Covid-19, pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.