PBNU Minta KPU Jalankan Putusan MK Soal Larangan Pecandu Narkoba Maju di Pilkada

Oleh Liputan6.com pada 22 Jul 2020, 19:12 WIB
Diperbarui 22 Jul 2020, 19:48 WIB
Bedah Buku Merawat Keindonesiaan di Tengah Ancaman Politik Sara
Perbesar
Ketua PBNU KH. Marsudi Syuhud memberikan sambutan pada acara bedah buku Membela Islam, Membela Kemanusiaan yang mengangkat tema Merawat Keindonesiaan di Tengah Ancaman Politik Sara di Jakarta, Jumat (6/4). (Liputan6.com/Arya Manggala)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pecandu, pengedar, dan bandar narkoba menjadi calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

"KPU itu diperintah oleh Undang-Undang untuk melaksanakan UU itu. Bukan diperintah oleh DPR atau siapapun. Diperintahnya oleh UU," ujar KH Marsudi saat dihubungi, Rabu (22/7/2020).

Selain penyelenggara Pemilu, menurut Marsudi, partai politik juga harus patuh dan melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah tersebut. Sebagai putusan tertinggi dan mengikat, menurut Marsudi, partai politik harus mengusung calon kepala daerah yang tidak bertentangan dengan UU. 

"Partai kan sudah tahu UU nya kayak gitu. Ong yang bikin UU juga paartai. Masa dia akan melawan begitu. Kalau sudah menjadi UU menurut saya tinggal dituruti, tinggal dilaksanakan. Yang melaksanakan ya yang diperintah oleh UU," ucap Marsudi.

Lebih lanjut, dia menambahkan cukup mudah untuk membuktikan seseorang yang terlibat dalam penyalahgunaan barang haram tersebut. Berbeda dengan pezina yang cukup sulit dibuktikan.

"Bagaimana mengukur orang itu sebagai pezina. Bagaimana orang itu mengukur sebagai pecandu narkoba. Kalau pecandu narkoba mungkin mudah, karena diukur, diambil rambutnya sama darahnya sudah bisa (dibuktikan). Oh ini pecandu narkoba. Kalau zina gimana itu ngukurnya," tambah Marsudi.

Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah ini berharap tidak ada mantan pengguna, pecandu, pengedar dan bandar narkoba menjadi calon kepala daerah pada hajatan dan pesta demokrasi lima tahunan yang akan datang. 

"Harapannya KPU bisa melaksanakan UU ini. Itu saja," harap KH Marsudi.

2 dari 3 halaman

Uji Materi Bupati Ogan Ilir

Jelang Sidang Pembacaan Putusan, Penjagaan Gedung MK Diperketat
Perbesar
Personel Brimob berjaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (25/6/2019). Jelang sidang pembacaan putusan akan digelar pada Kamis (27/6), sekitar 47.000 personel keamanan gabungan akan disiagakan di Ibu Kota DKI Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebelumnya, pada Desember 2019 lalu MK memutuskan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Putusan MK tersebut melarang pecandu narkoba maju di Pilkada. 

Putusan Mahkamah ini berawal ketika mantan Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi, mengajukan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal tersebut adalah larangan bagi seseorang dengan catatan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dan pemakai dan bandar narkoba dianggap perbuatan tercela. 

MK menyebut pemakai narkoba dilarang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, kecuali dengan alasan kesehatan si pemakai yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter. Selain pengguna dan bandar narkoba, perbuatan tercela dalam putusan Mahkamah tersebut juga termasuk judi, mabok dan berzina.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Tag Terkait