PAN Koalisi dengan PDIP dan Golkar di Pilkada Wonogiri, Ini Tanggapan PKB

Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)

Liputan6.com, Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak terpengaruh dengan keputusan PAN yang berkoalisi dengan PDIP dan Golkar pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wonogiri 2020.

"PKB tetap meneruskan usaha membangun koalisi dengan partai menengah sebagai "kendaraan" untuk membawa paslon berkontestasi," ungkap Ketua DPC PKB Wonogiri, Sumarwoto Umar, Kamis 16 Juli 2020.

Umar menyebut DPP PKB sudah menerbitkan rekomendasi untuk Hartanto dan Joko Purnomo sebagai cabup-cawabup.

Dari informasi yang diterima juga dikatakan bahwa DPP Gerindra sudah menerbitkan rekomendasi cabup-cawabup yang diusung atas nama Hartanto dan Joko Purnomo. Rekomendasi tinggal diserahkan kepada paslon bersangkutan pada momen yang tepat.

Dengan asumsi PKB dan Gerindra berkoalisi, keduanya belum dapat mengusung paslon karena syarat belum terpenuhi.

PKB dan Gerindra masing-masing memiliki tiga dan empat kursi parlemen dari total 50 kursi parlemen. Sesuai aturan, parpol atau gabungan parpol bisa mengusung paslon jika memiliki menimal 20 persen dari total kursi parlemen atau 25 persen dari suara sah.

Merujuk pada ketentuan syarat kursi, parpol atau gabungan parpol di Wonogiri dapat mengusung paslon minimal harus memiliki 10 kursi parlemen

"Kalau pun PAN merapat ke PDIP, masih ada PKS yang belum menentukan sikap. Kalau PKS bergabung dengan PKB dan Gerindra, koalisi sudah bisa mengusung paslon karena PKB punya empat kursi DPRD," imbuh Umar.

Kepada Solopos.com, Umar sempat mengaku kaget dengan pernyataan Ketua DPD PAN Wonogiri, Sunarmin, bahwa PAN sudah berkoalisi dengan PDIP. Meski dia menyadari dalam politik hal tersebut lumrah.

Namun, kekagetannya bukan tanpa alasan. Sebelumnya Sunarmin bersama dirinya turut berkomunikasi dengan sejumlah tokoh-tokoh membicarakan ihwal Pilkada 2020.

Dalam sebuah kesempatan saat Sunarmin menyampaikan ingin perubahan di Wonogiri, Umar menerjemahkannya sebagai isyarat PAN sepaham dengan PKB untuk berjuang mengganti kepala daerah melalui Pilkada.

"Meski benar sudah berkoalisi dengan PDIP, menurut saya rekomendasi rekomendasi DPP PAN bisa saja bukan atas nama petahana. Karena sampai sekarang DPP PAN belum menerbitkan rekomendasi. Semua bisa saja terjadi," kata Umar saat dihubungi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

e-rekap sistem baru di pilkada serentak 2020

2 dari 2 halaman

Keputusan PAN Tidak Dipermasalahkan

Terpisah, tokoh yang sudah direkomendasikan DPP PKB sebagai cabup, Hartanto, tak mempermasalahkan keputusan PAN.

Menurut dia masih ada peluang rekomendasi PAN atas namanya dan Joko Purnomo, meski DPD PAN sudah berkoalisi dengan PDIP. Pasalnya, penetapan paslon yang menentukan DPP bukan DPD.

Disinggung mengenai posisi Gerindra, Hartanto mengaku sudah mendapat informasi rekomendasi Gerindra atas nama dirinya dan Joko Purnomo.

Penyerahan rekomendasi kepada dirinya dan Joko Purnomo hanya tinggal menunggu waktu.

"Sebelumnya saya dan Pak Joko Purnomo sudah berkomunikasi dengan DPW [Dewan Pimpinan Wilayah] PAN Jawa Tengah dan DPP PAN. Prinsipnya kami meminta dukungan. Kami juga sudah berkomunikasi dengan PKS. Kalau saya menghadapi ini santai saja," kata dia.

Ketua DPC Gerindra Wonogiri, Suryo Suminto, hingga berita ini ditulis belum dapat dimintai konfirmasi. Saat dihubungi nomor teleponnya tak aktif. Pesan tertulis yang Solopos.com kirim melalui Whatsapp belum terkirim.

Simak berita Solopos.com lainnya di sini.