KPU Siapkan Skema Tahapan Pilkada Jika PPS Positif Covid-19

Oleh Mevi Linawati pada 11 Jul 2020, 07:52 WIB
Diperbarui 11 Jul 2020, 07:58 WIB
FOTO: KPU Launching Pemilihan Serentak Tahun 2020
Perbesar
Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan kata sambutan saat Launching Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2020). KPU mendapat Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tambahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyiapkan skema bagaimana meneruskan tahapan Pilkada 2020 jika ada penyelenggara tingkat ad hoc atau yang berinteraksi langsung dengan masyarakat positif Covid-19.

"Kalau ada PPS  (panitia pemungutan suara) yang terkena Covid-19 pada satu desa/kelurahan namun tidak seluruhnya terpapar, sebagian yang sehat bisa meneruskan kerja anggota yang positif Covid-19," Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Jumat 10 Juli 2020.

"Kami cek apakah ada atau tidak berkumpul (yang sehat dengan yang positif Covid-19 di satu desa/kelurahan)? Kalau tidak ada berkumpul, tidak menjadi masalah, tugas-tugas bisa dilanjutkan oleh yang sehat. Yang positif Covid-19 diobati sampai sembuh," imbuh Arief seperti dilansir dari Antara.

Namun, jika di satu desa/kelurahan semua petugas PPS positif terkena Covid-19 atau seluruh kelompok PPS terpapar dan tidak bisa melanjutkan kerja-kerja penyelenggaraan, menurut Arief, penyelenggara di tingkat atasnya yang akan menggantikan kerja PPS.

"Kerja PPS diambil alih oleh penyelenggara satu tingkat di atasnya," tegas dia.

KPU akan memberlakukan standar protokol kesehatan lanjutan jika ada kasus Covid-19 dari penyelenggara.

 

2 dari 3 halaman

Protokol kesehatan

FOTO: KPU Launching Pemilihan Serentak Tahun 2020
Perbesar
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Wakil Ketua KPU Pramono Ubaid Tanthowi dan Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin saat memperlihatkan alat prosedur kesehatan dalam Launching Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ia menyebutkan beberapa protokol kesehatan tersebut, yakni mengarantina penyelenggara yang terinfeksi Covid-19, memastikan kemungkinan penyebaran agar tidak meluas atau memastikan penyelenggara lain tidak terpapar dengan melakukan tes Covid-19.

Berikutnya, mensterilkan area kerja penyelenggara positif atau yang terpapar dengan menyemprotkan disinfektan.

"KPU RI telah mengirimkan perintah yang isinya terkait dengan persoalan anggaran dan protokol kesehatan lewat surat edaran dan petunjuk teknis ke KPU daerah," ujar Arief.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓