Sukses

Bawaslu Solo Tegaskan Tak Akan Istimewakan Gibran di Pilkada 2020

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Solo menegaskan tidak akan ada perlakuan istimewa untuk Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Presiden Joko Widodo di Pilkada 2020.

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Solo menegaskan tidak akan ada perlakuan istimewa untuk Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Presiden Joko Widodo di Pilkada 2020.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono. Menurut dia, posisi Bawaslu akan sesuai dengan amanat undang-undang (UU) atau peraturan yang berlaku.

"Komitmen Bawaslu, siapa pun yang akan maju, kami tetap berada di posisi yang diamanatkan undang-undang. Kami tidak terpengaruh dengan siapa pun yang akan diusung parpol atau jalur perseorangan," ujar Budi di Solo, Jumat (4/7/2020).

Budi menyatakan prosedur dan standar pengawasan yang diterapkan Bawaslu Solo pada Pilkada 2020 akan berlaku sama, siapa pun cawali-cawawalinya. Soal potensi kerawanan saat Pilkada, Budi tidak menjelaskan apa saja kerawanan yang bisa timbul jika pilkada diikuti anak Presiden.

Budi hanya membeberkan secara normatif potensi kerawanan pilkada saat ini. Seperti potensi gesekan antarpendukung pasangan calon serta tidak diterapkannya protokol kesehatan dalam tahapan-tahapan pilkada.

"Kalau di dimensi politik sudah saya singgung misalnya ada kekerasan antarpendukung. Mungkin juga tidak dipatuhinya protokol kesehatan oleh peserta maupun pendukung seperti saat kampanye. Sebab itu norma baru," ujar dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Di Solo Kerawanan Pilkada Lebih Rendah

Lebih jauh, Ketua Bawaslu Solo itu menjelaskan indeks kerawanan Pilkada Solo 2020 lebih rendah dibanding daerah lain di sekitarnya seperti Sragen, Sukoharjo, dan Klaten.

IKP Sukoharjo 57,98 persen, IKP Klaten 52,97 persen dan IKP Sragen 56,69 persen. Menurut Budi, IKP di Sukoharjo dan Klaten kategori tinggi lantaran sempat muncul beberapa kasus terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Untuk di Solo sampai saat ini kami belum menemukan kasus seperti itu," sambung dia.

Budi berharap pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan lancar dan tertib. Untuk membantu terwujudnya Pilkada 2020 yang tertib dan jujur-adil, Bawaslu Solo akan menjalankan fungsi pengawasan di setiap tahapan yang berjalan.

"Kami juga berharap partisipasi aktif masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pilkada tahun ini demi pemilu yang berkualitas. Peran aktif masyarakat sangat kami butuhkan mengingat padatnya penduduk kota ini," terang dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.