Parpol Dinilai Perlu Pertimbangkan Syarat Calon Kepala Daerah Tak Pernah Terjerat Narkoba

Oleh Liputan6.com pada 16 Jun 2020, 13:10 WIB
Diperbarui 16 Jun 2020, 14:32 WIB
Ilustrasi – Kotak suara Pilkada serentak. (Istimewa/Liputan6.com/Muhamad Ridlo)
Perbesar
Ilustrasi – Kotak suara Pilkada serentak. (Istimewa/Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Liputan6.com, Jakarta Pengamat politik Charta Politika Indonesia Muslimin Tandja mengingatkan partai politik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang mantan pengguna narkoba menjadi Calon Kepala Daerah. Pilkada Serentak akan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang.

Menurut Muslimin, rekam jejak dengan memiliki moral yang baik merupakan hal penting bagi seorang calon kepala daerah. Karena itu, Parpol, sebagai pengusing calon harus memperhatikan hal tersebut. 

"Partai politik harus mentaati putusan MK itu agar warga masyarakat mendapatkan pemimpin yang berintegritas dan tidak punya rekam jejak melakukan perbuatan tercela seperti penyalahgunaan narkoba," ujar Muslimin saat dihubungi, Senin (15/6/2020).

Dia mengatakan, justru parpol sebagai institusi demokrasi mesti menyadari, agar calon-calon kepala daerah yang diseleksi mengutamakan kompetensi, kapabilitas dan jejak rekam bakal calon kepala daerah yang diusung.

"Kalau ada parpol mengusung calon kepala daerah yang sebelumya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, itu kan aneh, tidak memikirkan kepentingan bangsa yang lebih besar," katanya.

Disebutkan Muslimin, putusan MK itu merupakan langkah positif dan harus didukung semua pihak. Menurutnya, Pilkada Serentak yang akan diikuti 270 daerah harus bebas dari calon kepala daerah mantan pengguna barang haram tersebut.

"Putusan MK itu langkah positif yang perlu didukung sebagai bentuk gerakan anti penyalahgunaan narkoba, dan saat bersamaan kita mesti mendorong calon-calon kepala daerah yang kapabel, berintegritas dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Karena itu, putusan MK seyogyanya menjadi pedoman bagi KPU dan penyelenggara pemilu lainnya," katanya.

2 dari 3 halaman

Bermula dari Kasus BUpati Ogan Ilir

Untuk diketahui, MK sudah memutuskan mantan pengguna narkoba dilarang menjadi calon kepala daerah. Putusan MK ini berawal ketika mantan Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi, mengajukan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal tersebut adalah larangan bagi seseorang dengan catatan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dan pemakai dan bandar narkoba dianggap perbuatan tercela.

MK menyebut pemakai narkoba dilarang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, kecuali dengan alasan kesehatan si pemakai yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter. 

Selain pengguna dan bandar narkoba, perbuatan tercela dalam putusan Mahkamah tersebut juga termasuk judi, mabok dan berzina. 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓