Tahapan Pilkada 2020 Dimulai, KPU di Daerah Mulai Lantik PPS

Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai daerah mulai melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS). Misalnya saja, KPU Surakarta telah melantik 162 petugas PPS yang tersebar di 54 kelurahan dengan cara daring pada Senin, 15 Juni 2020.

Pada acara pelantikan petugas PPS secara daring tersebut dipusatkan di Kantor KPU Surakarta dengan tiga orang perwakilan dan dipimpin oleh Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti dan diikuti jajarannya.

Menurut Ketua KPU Surakarta Nurul Sutarti, acara pelantikan daring tersebut dipusatkan di Kantor KPU setempat dengan perwakilan tiga orang dan diikuti 159 orang lainnya di setiap kelurahan. Acara ini sekaligus mengaktifkan badan penyelenggara Penitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Selain pelantikan tiga petugas PPS perwakilan juga dilakukan di 54 kelurahan secara daring. Hal ini, bagian dari protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 di Solo," kata Nurul Sutarti sepeti dikutip dari Antara.

Pelaksanaan pelantikan petugas PPS tersebut sempat tertunda karena kondisi pendemi COVID-19.

Petugas PPS tersebut setelah dilantik akan langsung bekerja dengan tahapan pertama melakukan verifikasi syarat dukungan dari calon perseorangan, mulai tanggal 24 Juni 2020 mendatang. Mereka akan bekerja dengan mendatangi warga yang memberikan syarat dukungan calon perseorangan dari pintu ke pintu dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

"Ada sebanyak 35.142 pendukung dari calon perseorangan yang sudah lolos verifikasi administrasi. Jumlah dukungan dari pasangan Bagyo Wahyono-F.X. Supardjo (Bajo) itu, akan diverifikasi faktual, mulai 24 Juni mendatang," kata Nurul.

Selain itu, kata Nurul, pada hari yang sama tersebut juga ada pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), kemudian melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang akan mendatangi pemilih dari rumah ke rumah.

"Jumlah daftar pemilih di Surakarta yang bakal dicoklik sebanyak 430.805 pemilih," katanya.

Selain di Surakarta, KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan juga melantik ratusan PPS.

"Pelantikan PPS hari ini dilimpahkan ke PPK di 11 kecamatan, se-Kabupaten HST," kata Ketua KPU Hulu Sungai Tengah Johransyah.

Menurutnya, untuk teknis pelantikan, semua peserta diwajibkan memakai masker dan disediakan hand sanitizer serta pengecekan suhu badan dengan termo gun.

"Untuk tempat, peserta disesuaikan jarak dengan kapasitas sesuai dengan protokol kesehatan," kata Johransyah.

Ditambahkannya, ada sebanyak 507 orang PPS se-Kabupaten HST yang dilantik dan tersebar di 169 desa atau kelurahan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

e-rekap sistem baru di pilkada serentak 2020

2 dari 2 halaman

Pelantikan PPS di Sukabumi

KPU Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat juga melantik ribuan panitia pemungutan suara (PPS).

"Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 kami melantik PPS sekaligus pengaktifan kembali badan adhoc yang sempat dinonaktifkan sejak Maret 2020 akibat pandemi COVID-19," kata Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Ferry Gustaman.

Adapun jumlah PPS yang dilantik sebanyak 1.158 orang yang tersebar di 386 desa/kelurahan dari 47 kecamatan atau masing-masing desa jumlah PPS sebanyak tiga orang. Selain itu, pihaknya juga melantik dua anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yakni dari Kecamatan Cidahu dan Tegalbuleud.

Menurutnya, dalam pelaksanaan pelantikan pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan maksimal pencegahan COVID-19 seperti setiap anggota wajib diperiksa suhu tubuh, menjaga jarak, menggunakan masker dan menjaga kebersihan.

Pelaksanaannya pun tidak disatukan di satu tempat, tetapi ada yang di kantor kecamatan maupun desa dan juga melalui virtual. Dengan dilantiknya PPS ini menandakan penyelenggaraan pilkada serentak dilanjutkan.

"Setiap PPS maupun PPK yang dilantik ini telah disumpah untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan ketelitian, menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme karena PPS merupakan adhoc yang menentukan kualitas pemilihan," tambahnya.

Ferry mengatakan untuk tahapan pilkada ini pihaknya melakukan pemutakhiran data pemilih, dimana akhir Juni ini PPS ditugaskan merekrut Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Data pemilih sangat penting dan riskan karena rawan digugat, maka dari itu pihaknya secara tegas menugaskan PPS untuk teliti dalam melakukan pendataan yang nantinya akan menjadi pemilih calon kepala daerahnya.

PPS pun harus ikut memberikan sosialisasi terkait pelaksanaan pilkada dan edukasi kepada masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas, berpolitik santun, tidak percaya berita yang belum tentu kebenarannya dan memilih calon bupati sesuai dengan hati nurani.

Tentunya, dalam setiap pelaksanaan tahapan ini selalu menerapkan protokol kesehatan dan di masa kampanye, pihaknya masih menunggu aturan dari KPU Pusat untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran COVID-19.