Mendagri: 204 Daerah Minta Tambahan Anggaran Pilkada, Total Anggarannya Rp 1,02 Triliun

Oleh Delvira Hutabarat pada 11 Jun 2020, 14:37 WIB
Diperbarui 11 Jun 2020, 14:42 WIB
Mendagri Bahas Pilkada 2020 hingga PON Papua Bersama DPR
Perbesar
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2020). Rapat tersebut membahas berbagai isu, di antaranya Pilkada 2020 dan pengamanan kontingen PON selama berada di Papua. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi II DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo untuk membahas penambahan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Dalam paparannya, Mendagri Tito menyebut sebanyak 204 pemerintah daerah yang memerlukan tambahan biaya dari APBN. 

"204 daerah sudah komunikasi, total yang memerlukan tambahan APBN yaitu Rp 1,02 triliun,” kata Tito dalam rapat dengan Komisi II, Kamis (11/6/2020).

Rincian Rp 1,02 triliun itu adalah untuk KPUD Rp 908,44 miliar, Bawaslu daerah Rp 76,36 miliar, pengamanan Rp 35,78 miliar. "Ini masih menunggu revisi PKPU tentang protokol kesehatan,” kata Tito.

Tito menyebut kebutuhan tambahan anggaran telah dihitung dengan standar keamanan umum.

"Kalau sudah ada PKPU dengan tambahan standar lainnya, mungkin ada tambahan dari alat yang dibutuhkan lagi," ujar dia. 

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menyatakan pihaknya siap mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 1,02 triliun dari APBN.

“Kami akan alokasikan Rp 1,02 triliun. Kami akan berikan kepastian supaya tahapan pilkada terlaksana,” ucapnya.

2 dari 2 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓