Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19, KPU Boyolali Tambah 485 TPS

20151209-Unik, Coblos di TPS Ini Diantar Odong-odong-Depok — Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat menggunakan hak pilih pada pemungutan suara Pilkada Depok di TPS Kampung Pilkada RW 03, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/12). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menyebutkan bakal menambah 485 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 22 kecamatan pada pilkada 2020, yang digelar 9 Desember 2020.

"Penambahan TPS itu, supaya tidak terjadi kerumunan massa saat pelaksanaan pilkada, di tengah pandemi Covid-19, sehingga tetap memperhatikan sesuai aturan protokol kesehatan," kata Ketua KPU Boyolali Ali Fahrudin di Boyolali, Rabu (10/9/2020), seperti dikutip dari Antara.

Menurut Ali, dengan penambahan TPS tersebut pelaksanaan pilkada tetap sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19. Pemilih setiap TPS sebelumnya maksimal 800 pemilih, tetapi di tengah pandemi Covid-19 ini, dikurangi maksimal 500 pemilih.

Oleh karena itu, jumlah TPS untuk Pilkada 2020 di Boyolali harus ditambah yang sebelumnya diperkirakan 1.779 TPS bertambah menjadi 2.264 TPS. Jadi penambahan TPS ini, sekitar 485 TPS.

"Jumlah pemilih di setiap TPS harus dikurangi untuk mencegah kerumunan massa saat pelaksanaan," kata Ali.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

deretan anak pejabat yang ingin maju pilkada 2020

2 dari 2 halaman

Refocusing anggaran pilkada

Distribusi Logistik Pemilu di Bogor — Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat akan mendistribusikan kotak suara menuju TPS di desa Cidokom, Bogor, Selasa (16/4). Pada 17 April 2019, masyarakat dapat menunaikan haknya mencoblos, baik untuk memilih caleg maupun presiden-wakil presiden. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Ali mengatakan penambahan TPS tersebut tentunya akan menambah anggaran yang dibutuhkan, sehingga KPU harus melakukan refocusing anggaran Pilkada.

Hal tersebut, kata Ali , supaya anggaran sebesar Rp28,15 miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali yang diberikan melalui Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dapat mencukupi kebutuhan pelaksanaan Pilkada Desember mendatang.

Menurut dia jika refocusing anggaran masih tidak cukup, KPU Boyolali bakal mengajukan tambahan anggaran seperti untuk penambahan TPS, pengadaan alat atau alat pelindung diri (APD) untuk petugas di lapangan.

Dia mengatakan KPU Boyolali untuk tahapan pertama bakal mengaktifkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS). Setelah itu, tahapa berikutnya pelaksanaan pencocokan penelitian (Coklit) daftar pemilih tetap (DPT).

"Jumlah DPT Pemilu 2019 di Boyolali sebanyak 808.469 pemilih, pelaksanaan Coklit itu, untuk mengecek langsung pemilih di setiap TPS," katanya.

Terpisah, Ketua DPRD Boyolali S Paryanto meminta penyelenggaran pemilu, KPU, dan Bawaslu Boyolali untuk melakukan rasionalisasi anggaran Pilkada.

"Kami dalam waktu dekat bakal mengundang penyelenggara pemilu untuk melakukan evaluasi anggaran," kata Paryanto.

Hal tersebut, kata Paryanto agar anggaran yang tersedia cukup untuk membiayai Pilkada 2020. Penyelenggaraan Pemilu harus ada evaluasi, melakukan pergeseran anggaran yang semula dipersiapkan untuk dua pasangan Calon (Paslon), tetapi Boyolali hanya satu atau lawan kotak kosong.