Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan NPHD untuk Pilkada 2020

Mendagri Bahas Pilkada 2020 hingga PON Papua Bersama DPR — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di 270 daerah segera mencairkan Naskah Perjanjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020.

Hal itu disampaikannya pada saat Rapat Koordinasi melalui video konferensi terkait Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Jumat (5/6/2020).

"Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, berapapun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki nafas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni ini," kata Tito.

Dia juga meminta agar pelaksanaan Pilkada dan pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional. Pasalnya, meski kontestasi berskala lokal, namun pilkada di 270 daerah ini menjadi Pilkada Serentak terbesar yang juga berimbas pada stabilitas politik nasional.

"Demi bangsa dan negara agar kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan, jangan sampai terjadi transaksional, politik kepentingan kepada penyelenggara dari rekan-rekan kepala daerah, tolong ini sekali lagi politik memang iya politik lokal, tapi kalau untuk kepentingan nasional, saya kira kita harus satu pemikiran yang sama," ungkap Tito.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mendagri Tito mengakui ada usulan dari sejumlah pihak untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung.

2 dari 2 halaman

Kampanye Dipersingkat

Setelah diputuskan pelaksanaan pilkada jatuh pada 9 Desember 2020, tahapan pilkada yang sempat tertunda akan dilanjutkan pada 15 Juni 2020. Mendagri meminta penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU untuk mempertimbangkan durasi kampanye agar tidak terlampau lama, sehingga bisa memajukan tahapan yang lainnya.

"Tolong dipertimbangkan teman-teman KPU apakah mungkin masa kampanye masih bisa dipendekkan lagi, kalau itu dipendekkan lagi maka implikasinya tahapan lanjutan sebetulnya masih bisa diundurkan awal Juli mungkin dengan adanya penghematan sekian hari," kata Tito.

Sehingga waktu kampanye yang dipangkas itu bisa digunakan untuk sosialisasi pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan dan pemutakhiran data.

"Yang resiko interaksi sosialnya sangat tinggi menjadi lebih rendah karena adanya tambahan waktu," pungkasnya.