Sukses

Mendagri: Jika Pilkada Digelar 2021 Belum Tentu Aman

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pandemi Corona Covid-19 ini akan berlangsung lama. Terlebih saat ini belum menemukan vaksin untuk mencegah penyebaran virus.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pandemi Corona Covid-19 ini akan berlangsung lama. Terlebih saat ini belum menemukan vaksin untuk mencegah penyebaran virus.

Untuk itu, Tito berpendapat jika pilkada dilaksanakan pada Maret atau September 2021 tidak menjamin pandemi ini akan berakhir.

"Kita waktu itu skenarionya 2021 itu aman sehingga ada keinginan untuk menggeser kita cari aman 2021 tapi dari kita lihat tren dunia semua yang sudah melakukan uji coba trial untuk vaksinasi segala macam termasuk Indonesia hampir semua mengatakan paling cepat pertengahan 2021 baru ditemukan," kata Tito di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Baru kemudian, kata dia, proses masif testing, uji klinis dan kemudian proses produksi. Karena melibatkan miliaran orang, sehingga vaksinasi sendiri bisa dilakukan dalam satu tahu.

"Sehingga tidak menjamin tidak pasti bahwa (pilkada) 2021 akan aman. Karena itu memang ini memperkuat argumentasi skenario kita optimis di Desember 2020," kata Tito.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Terapkan Protokol Kesehatan

Tito mengatakan, pilkada tetap akan dilaksanakan pada Desember 2020 namun dengan menggunakan protokol kesehatan.

Bebeberapa kegiatan penting misalnya pembentukan pelatihan PPPK PPS ini bisa diakali dengan berjenjang atau virtual.

"Kalau pelantikan langsung bisa bergelombang, pelantikan terbatas, perkelompok yang bisa jaga jarak kemudian pemutakhiran data pemilih door to door, selama covid-19 ini kemendagri bantu," kata dia.

Sementara yang berada di desa bisa berkoordinasi dengan Kementerian desa. Kemudian, kata dia, pendaftaran calon tidak rombongan konvoi. Lalu pengundian pengumuman bisa dilakukan virtual dengan paslon atau perwakilan.

"Tak perlu ada ramai-ramai kampanye mungkin bisa dilakukan memperbanyak kampanye menghindari kampanye akbar. Kampanye terbatas dalam ruangan dan menggunakan media termasuk livestreaming. Mungkin juga waktu kampanye bisa dipadatkan," kata Tito.

Sementara, untuk pemungutan suara bisa dilakukan dengan menambah bilik. Petugas juga dapat menggunakan APD. Pemilih pun bisa menggunakan sarung tangan dan masker.

"Pemugnutan suaran diatur perjam. TPS sudah kenal dengan pemilih mereka bisa atur dari 100-200 nomor sekian datang jam 7-8 yang lain diatur. Seperti janji dengan dokter," tandas Tito.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.