DPR Minta Bansos untuk Masyarakat Terdampak Corona Tak Disalahgunakan Sebagai Kampanye Pilkada

pada 28 Apr 2020, 12:09 WIB
Diperbarui 28 Apr 2020, 12:09 WIB
FOTO: Bantuan Sosial Pemerintah Pusat Siap Disalurkan

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, H Ali Ahmad (Gus Ali) mengimbau seluruh pihak agar mewaspadai potensi penyalahgunaan Bansos untuk alat politik jelang Pilkada Serentak.

"Jangan sampai bencana nasional Corona ini justru menjadi ajang korupsi para pejabat. Semua celah yang memungkinkan penyelewengan harus diantisipasi sejak dari hulu hingga hilir," ujar Gus Ali kepada TIMES Indonesia, Selasa, (21/4/2020).

Gus Ali menjelaskan, mulai dari pengadaan alat kesehatan hingga penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu perlu diawasi secara ketat. Ini karena dua sektor ini masing-masing punya porsi anggaran yang besar.

"Terkait pengadaan alat kesehatan dan bantuan sosial, jangan sampai terjadi moral hazard disituasi seperti ini. Baik penanggung jawab anggaran dan pelaku bisnis harus sama-sama bijak dalam menentukan harga terbaik yang tepat. Jangan sampai terjadi Mark Up Anggaran," kata Politisi PKB ini.

Menurutnya, situasi krisis seperti ini memang kerap menggoda oknum tertentu untuk mengambil jalan pintas dan mencari untung sendiri.

2 dari 3 halaman

Waspada Penyelewengan Dana Bansos

Disamping itu, Pembina Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Malang Raya ini juga menyoroti potensi penyelewengan dana bantuan sosial. Mengingat banyak rekam jejak kasus korupsi beberapa tahun terakhir, yang terkait dengan dana bantuan sosial.

"Modelnya juga macam-macam. Mulai dari pendataannya. Sering ditemukan bersama masyarakat yang seharusnya tidak masuk kriteria penerima, justru mendapatkan dana tersebut. Ini menjadi Pekerjaan Rumah dan catatan kita bersama. Seberapa tepat sasaran data ini karena kita sering melihat dan temukan data di lapangan berbeda dengan data milik pemerintah," bebernya.

Ketua DPC PKB Kabupaten Malang ini menambahkan, dalam pencairannya dana yang sampai ke masyarakat sering tidak utuh atau disunat oknum oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Sering juga dana tersebut digunakan untuk kepentingan politik seorang kepala daerah. Dimana kerap dijumpai penerima bantuan tersebut hanya orang-orang tertentu di lingkaran kekuasaan yang punya akses dan tidak menyasar orang yang benar-benar membutuhkan," ungkapnya.

Anggota Komisi XI DPR RI, Gus Ali mengajak seluruh masyarakat mengawasi dana Bansos tersebut, terlebih Komisi II bersama Mendagri dan KPU telah menyepakati Pilkada serentak diundur 9 Desember 2020 mendatang akibat Pandemi Covid-19.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓