DPR Minta Pemerintah Beri Roadmap Jelas Tentang Penundaan Pilkada 2020

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah diminta memberikan roadmap yang jelas tentang penundaan (Pilkada) 2020.

"Pemerintah harus memberikan roadmap kepada kita semua, agar kita bisa ikut membantu pemerintah dalam memutuskan kapan pelaksanaan pilkada terbaik," kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja virtual Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa, 14 April 2020. 

Menurutnya, pemerintah dan DPR RI harus mampu menjelaskan argumentasi terkait pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020. Misalnya, apabila Pilkada 2020 tidak bisa dilaksanakan 9 Desember 2020, mengapa pilkada harus dilaksanakan Maret 2021.

"Argumentasi apa yang bisa kita sampaikan ke publik. Publik itu akan tanya, apa argumentasinya ada kalimat, 'Kalau Desember enggak bisa, maka diundur Maret', itu kan harus ada argumen yang jelas. Saya kira argumentasi paling tepat itu adalah roadmap, sekali lagi," kata Yaqut dilansir Antara.

Apabila jalan berpikir dalam mengeluarkan argumentasi tidak berdasarkan peta jalan yang jelas, maka akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari.

"Saya kira ini harus disampaikan dulu oleh Mendagri (Tito Karnavian), terutama soal roadmap itu, agar kita mudah menentukan kapan ini ditunda. Apakah Desember, Maret tahun depan, atau September tahun depan," kata Yaqut menegaskan.

Apalagi, kata Yaqut, ada banyak pihak merasa pesimistis bahwa pemerintah memiliki peta jalan itu.

"Saya tidak yakin bahwa Covid-19 ini akan berakhir dengan cepat. Saya bagian dari yang pesimistis," kata Yaqut.​​​​​​​