Mendagri Minta Agar Dana Pilkada 2020 Tidak Dialihkan untuk Penanganan Corona

Tito mengatakan anggaran penanganan COVID-19 sudah disiapkan pemerintah, kurang lebih sebesar Rp 405 triliun sebagai dana stimulus dan Rp 110 triliun sebagai social safety net.

Kemudian, Tito juga mengarahkan pemerintah daerah bersama Menteri Keuangan untuk mengumpulkan dana alokasi untuk penanganan COVID-19.

"Ini di (pemerintah) daerah, bukan di kami. Sementara baru teralokasi Rp55 triliun, tapi lagi kami tekan (push) terus. Jadi mengenai masalah anggaran tadi kembali, sudah ada alokasi untuk itu," tutur Tito.

Memang, kata Tito, ada tiga kepala daerah yang lambat mengalokasikan dana karena kekhawatiran masalah hukum.

Untuk mengatasi itu, minggu lalu, Tito melakukan video telekonferensi kepada seluruh Kepala Daerah bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan RI.

Tito mengatakan BPK, LKPP, BPKP, Polri, dan Kejaksaan RI siap melakukan pendampingan dalam situasi krisis saat ini untuk memperketat pengawasan.

Ia menambahkan, Ketua KPK juga sudah mengatakan akan menindak tegas apabila ada yang melakukan penyimpangan. "Saya rasa Ketua KPK juga sudah tegas sekali," ujar Tito.

Selanjutnya, ia bersama Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, akan memberikan arahan langsung terkait alokasi anggaran Pemerintah Daerah.