Gerindra Setuju Pilkada 2020 Ditunda sebagai Dampak Pandemi Corona

Liputan6.com, Jakarta Fraksi Gerindra setuju dengan penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 sebagai dampak pandemi Corona Covid-19.

Namun, menurut anggota Komisi II Sodik Mudjahid, dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) penundaan Pilkada 2020, harus juga mengatur force majure tanggal penyelenggaraan.

Pemerintah, lanjut Sodik, bisa mengatur jadwal penyelenggaraan secara rigid. Namun, bisa diubah dengan pasal jika ada force majure. 

"Undang-undang harus memberikan ruang jika ada major force, sehingga tidak seperti sekarang, ketika ada penundaan harus ubah UU," ujar Sodik kepada wartawan, Kamis, 2 April 2020. 

Selain itu, dalam Perppu penundaan pilkada juga perlu diatur antisipasi bagaimana perpanjangan kekosongan jabatan kepala daerah. Misalnya, perpanjangan masa kepala daerah dijabat oleh pelaksana tugas atau Plt.

Saksikan video pilihan di bawah ini: