Mendagri Tito Tampung Aspirasi Publik soal Eks Koruptor Dilarang Maju Pilkada

Oleh Ady Anugrahadi pada 07 Nov 2019, 08:54 WIB
Diperbarui 07 Nov 2019, 08:54 WIB
Tito Karnavian Pimpin Apel Perdana di Kemendagri
Perbesar
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan kepada awak media usai apel seluruh Pegawai Lingkup Kemendagri dan BNPP di halaman kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Dalam apel perdana ini Tito memberikan arahan kepada semua pegawai Kemendagri. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian masih menunggu respons publik terkait usulan eks napi koruptor dilarang mencalonkan diri menjadi kepala daerah dalam rancangan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017.

"Prinsip dari kami terserah publik," kata Tito di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Rabu 6 November 2019.

Tito mengatakan, wajar saja jika publik menolak eks napi koruptor maju sebagai kepala daerah. Hal ini dikarenakan rekam jejak orang tersebut tercoreng karena kasus pidana korupsi.

"Iya mau ambil prinsip mana, kalau ambil prinsip pembalasan ya dibalas hak politiknya misal tidak boleh karena masih ada yang lebih baik mungkin, tapi kalau seandainya prinsipnya rehabilitasi koreksi, setiap orang pernah berbuat buruk dan setelah itu bisa juga dia sudah menjadi baik, kalau baik sudah terkoreksi direhab jadi baik kembali kenapa enggak dikasih kesempatan mereka memperbaiki diri dan mengabdikan diri pada rakyat," papar Tito.

Lebih lanjut, Tito masih menunggu dan mendengar aspirasi publik terkait dengan eks napi koruptor maju sebagai kepala daerah.

"Saya sebagai Mendagri gak mau ambil sikap dulu, saya lebih dengar aspirasi publik, mau ambil prinsip pembalasan atau koreksi," ucap dia.

2 dari 3 halaman

DPR Belum Sepakat

Sidang Terakhir Anggota MPR
Perbesar
Suasana Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan Periode 2014-2019 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (29/7/2019). Sidang paripurna MPR ini dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi para wakil ketua. (Liputan6.com/HO/Sopi)

Sebelumnya, Komisi II DPR belum mencapai kesepakatan soal usulan eks napi koruptor dilarang mencalonkan diri menjadi kepala daerah dalam rancangan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia usai menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri.

"Kami belum bisa mengambil kesepahaman bersama sehingga kami perlu melanjutkan lagi di (rapat) hari berikutnya," ujar politisi Golkar seperti dilansir dari Antara, Selasa (5/11/2019).

Dalam rancangan perubahan PKPU Nomor 3/2017, aturan mengenai pelarangan mantan napi koruptor maju dipilkada ada dalam Pasal 4 huruf h.

Doli mengatakan, peraturan mengenai eks napi koruptor dilarang mencalonkan diri dalam Undang-Undang sudah pernah dibatalkan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, Mahkamah Agung juga membatalkan aturan PKPU terkait pelarangan eks narapidana koruptor menjadi Calon Legislatif.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓