Sukses

SBY: Ada Niat Aparat Negara Tak Netral di Pilkada

Liputan6.com, Madiun - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku melihat gejala ketidaknetralan aparat negara dalam Pilkada 2018. Baik di Jawa Timur maupun di daerah-daerah atau provinsi lain yang ikut menggelar Pilkada serentak 27 Juni mendatang.

"Saya banyak mendengar informasi, bukan hanya dari Jawa Timur, tapi juga dari daerah-daerah lain. Ada tanda-tanda, ada niat yang barang kali membuat aparat negara tidak netral. Rakyat tentu menolak cara-cara seperti ini," kata SBY usai menggelar Apel Siaga Kader Partai Demokrat se-Jawa Timur di Asrama Haji, Kota Madiun, Senin (18/6/2018).

Dugaan SBY ini bukan tanpa alasan. Sebab, saat momentum Lebaran Idulfitri kemarin, juga beredar video Ketua Umum DPN Seknas Jokowi, M Yamin yang mengklaim bahwa Jokowi selaku presiden dan kepala negara mendukung Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno di Pilgub Jawa Timur 2018.

"Aparat negara netral, tidak memihak, dan mengikuti aturan konstitusional, undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum," ujar SBY.

Suami Ani Yudhoyono ini melanjutkan, "Termasuk merek-mereka, elemen-elemen yang berasal dari eksekutif atau pemerintahan dan juga elemen dari Badan Intelijen Negara (BIN), kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)."

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Ingatkan Pemerintah

SBY kembali mengungkapkan, dirinya yang juga salah satu warga Negara Indonesia berkewajiban untuk mengingatkan pemerintah. "Dengan rendah hati juga mengingatkan, janganlah aparat negara, jajaran di BIN, TNI dan Polri berpihak pada salah satu partai politik tertentu, berpihak pada Paslon tertentu," katanya.

Sebab menurut SBY, dengan berpihak pada salah satu Parpol dan Paslon tertentu yang ikut terlibat dalam proses Pilkada serentak 2018 maupun Pemilu 2019 nanti, mereka telah menciderai ruh demokrasi dan semangat Reformasi yang telah berjalan selama 20 tahun.

"(Dengan ketidaknetralan) lantas mengingkari sumpah jabatan sebagai aparat negara, terlebih sebagai prajurit Sapta Marga, anggota kepolisian dan intelijen," tegasnya.

 

Reporter: Moch. Andriansyah

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.