Kartu Tani Ingin Dicabut di Jateng, Ini Kata Pemprov

Oleh Liputan6.comDevira Prastiwi pada 11 Jun 2018, 17:37 WIB
pilkada-jateng-130524c.jpg

Liputan6.com, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyatakan, program Kartu Tani tidak bisa dicabut karena telah menjadi program nasional di bawah kewenangan Kementerian Pertanian.

"Kalau mau dicabut itu mau apanya? Nanti tujuannya ke mana? Maksudnya biar distribusi pupuk berhenti? Kami sudah menggodok program itu dalam waktu yang tidak sebentar," ujar Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jateng Peni Rahayu, seperti dilansir Antara, Senin (11/6/2018).

Ia mengatakan, efektivitas dari program Kartu Tani membuat program yang dirancang Pemprov Jateng pada era kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo tersebut diakui dan diterapkan dalam program pertanian nasional.

Maka, kata Peni, wacana penghapusan Kartu Tani bertentangan dengan Peraturan Kementerian Pertanian.

Keberadaan program Kartu Tani, kata dia, telah mendapat pengakuan Presiden Joko Widodo saat kali pertama diluncurkan di Kabupaten Boyolali pada peringatan Hari Pangan Sedunia 2016 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2017.

"Bila ada pihak yang berupaya melakukan pencabutan program tersebut maka akan berurusan dengan Kementerian Pertanian dan seluruh Pulau Jawa sekarang sudah menggunakan kartu. Jadi, Kartu Tani ini bukan programnya Pemprov Jateng lagi, sekarang menjadi program nasional," ucap Peni.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

2 of 2

Banyak Manfaat

Gubernur Jateng Pantau Pilkada 2017 di Brebes
Gubernur Jateng Pantau Pilkada 2017 di Brebes

Peni menegaskan, program Kartu Tani merupakan program yang paling efektif untuk menjamin pendistribusian barang subsidi, termasuk pupuk kepada para petani.

Menurut dia, penggagasan program Kartu Tani didasari adanya penjaminan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran yakni bagi petani, penggarap, penyewa lahan pertanian di bawah dua hektare sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diusulkan kelompok tani.

"Karena apa? Kami ingin menjamin bahwa pupuk ini kan barang subsidi, ya kan? Uang negara kan banyak sekali dan harus diawasi di situ. Jadi kami ingin menjamin bahwa pupuk ini 'bener-bener' bisa diterima oleh yang bersangkutan, sesuai dengan enam tepat. Tepat waktu, mutu, jumlah, jenis, harga, serta sasaran," jelas Peni.

Peni menjelaskan fungsi program Kartu Tani tidak sekadar menyoal pendistribusian pupuk bersubsidi, akan tetapi juga menjadi data base jumlah petani di Jawa Tengah.

Sebelumnya, Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said menegaskan akan langsung mencabut program kartu tani jika nanti terpilih menjadi Jateng 1.

"Yang pertama-tama adalah mencabut kartu tani," ucap Sudirman Said.

Langkah selanjutnya, yang akan dikerjakan apabila terpilih adalah meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

Pasangan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Ida Fauziyah ini menyebut, ada sekitar 200 ribu guru honorer yang kesejahteraannya masih memprihatinkan.

"Perhatian pemerintah terhadap guru swasta dan honorer kok jauh sekali, padahal mereka sama-sama mengajar," ucap Sudirman Said.

Lanjutkan Membaca ↓