Sukses

Ombudsman Bali Minta Gubernur Tak Kritisi Cagub dan Cawagub

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Bali menilai wajar apabila calon kepala daerah di Pilkada Bali 2018 memberikan berbagai janji kepada publik.

Liputan6.com, Denpasar - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Bali mengingatkan agar Gubernur Bali Made Mangku Pastika jangan sampai memberikan kritik atau penilaian terhadap visi misi dan janji yang disampaikan peserta Pilkada Bali 2018.

"Seharusnya Gubernur tidak perlu memberikan kritik karena posisinya masih menjabat, tidak boleh memberikan penilaian kepada calon. Karena calon punya janji, menjanjikan apa saja boleh kok," ujar Ketua ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab di Denpasar, seperti dikutip dari Antara, Jumat (18/5/2018).

Umar menilai wajar apabila calon kepala daerah memberikan berbagai janji kepada publik. Misalnya, kata dia, kalau ada yang menjanjikan jalan di Bali mulus semuanya atau ada yang menjanjikan bisa memberikan bantuan kepada setiap desa pakraman (desa adat) sebesar Rp 1 miliar.

"Itu biasa saja. Itu adalah janji yang wajar disampaikan kepada publik, tidak ada yang salah," ucapnya.

Terkait janji-janji yang disampaikan calon kepala daerah realistis atau tidak, lanjut Umar, biarkanlah masyarakat atau publik yang memberikan penilaian.

"Kalau janjinya terlalu muluk-muluk, ya itu artinya omong kosong," kata dia.

Umar mengharapkan lebih baik seorang gubernur maupun pimpinan dewan itu mencermati dan melihat saja apa yang menjadi visi misi dan janji pasangan calon, serta membantu KPU Bali agar pelaksanaan Pilkada 2018 dapat berjalan lancar.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Awasi Pilkada

Di sisi lain, Umar menyebut, ORI Bali juga akan mengawasi para penyelenggara dan pengawas Pilkada.

"Sejauh mana mereka menjalankan tugas-tugas mereka, apakah sudah prosedural, mengakomodasi kepentingan publik, dan tidak ada hal-hal yang mengganggu jalannya pilkada," tuturnya.

Sejauh ini, Umar melihat pihak penyelenggara dan pengawas telah menjalankan tugas dengan baik.

"Contohnya kami lihat Bawaslu Bali telah mengambil tindakan tegas terhadap ASN yang melanggar ketentuan," tandas Umar.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.