Debat Kandidat Pilgub Jabar Hari Ini, KPU Libatkan 18 Guru Besar

Pengundian nomor urut empat paslon di Pilkada Jabar 2018 (Liputan6.com/Huyogo Simbolon)

Liputan6.com, Bandung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat terus melakukan persiapan jelang digelarnya debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Pilgub Jabar 2018 yang akan dilaksanakan di Sabuga, Kota Bandung, Senin 12 Maret 2018.

"Saya kira besok (hari ini) debat kandidat pertama ada dua hal yang dipersiapkan. Pertama, fisiknya yaitu panggung dan semacamnya serta semua kandidat sudah siap hadir," ujar Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat ditemui di Sabuga, Kota Bandung, Minggu 11 Maret 2018.

Berkaitan dengan materi pertanyaan pada para kandidat, Yayat mengaku sudah menyiapkan materi yang diajukan kepada paslon dalam debat kandidat di Pilgub Jabar.

Tim perumus materi terdiri atas para guru besar dan dosen senior dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian dari IPB, Unpar, Unisba, UI, UPI, Unpad, dan UIN SGD.

"Materi pertanyaan terkait hukum, politik, ekonomi dan pemerintahan daerah. Itu dirumuskan oleh 18 orang dari kalangan profesor, doktor, guru besar dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Jabar," tutur Yayat.

Pilgub Jabar 2018 diikuti empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yaitu Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, pasangan Deddy Mizwar- Dedi Mulyadi, pasangan Tubagus Hasanuddin- Anton Charliyan, dan pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

1.400 Undangan

Di tempat berbeda, Cagub Jawa Barat, Sudrajat meresmikan posko pemenangan di Jalan Perkutut Tanah Sareal, Kota Bogor.

KPUD Jawa Barat telah memeriksa berkas administrasi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilgub Jabar 2018. (Liputan6.com/Huyogo Simbolon)

Untuk debat perdana ini, kata Yayat, KPU telah menyebar 1.400 undangan. Sebanyak 800 undangan di antaranya untuk tim pendukung masing-masing paslin.

"Jadi masing-masing tim pendukung pasangan calon 200 orang. Sisanya dari pejabat pemprov, bupati/wali kota kota, DPRD, tokoh masyarakat, anggota KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi," jelas dia.

Selain itu, guna mengantisipasi keamanan dan ketertiban, KPU sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

"Kita koordinasi dengan kepolsiian agar proses keluar masuk orang tertib dan tidak kurang suatu apapun yang tidak kita inginkan," ucapnya.