Soal Mahar Politik di Pilkada Cirebon, Ini Penjelasan PKS

Liputan6.com, Cirebon - Dua kader DPD PKS Jawa Barat Azrul Juniarto dan Deni Siswanto mendatangi kantor Panwaslu sehari setelah kuasa Hukum Siswandi memberikan keterangan dugaan mahar yang dilakukan kedua kader partai tersebut.

Azrul Juniarto menjabat Sekretaris Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Profesi DPW PKS Jabar. Sedangkan sosok berinisial D diketahui Deni Siswanto sebagai kader DPD PKS Kota Cirebon.

Keduanya kompak membantah tudingan dugaan permintaan mahar kepada Siswandi sebelum pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada Kota Cirebon ditutup. Mereka datang ke Panwaslu Kota Cirebon untuk mengklarifikasi dugaan mahar politik kepada tim Gakkumdu, Rabu 24 Januari 2018.

Siswandi yang sedianya diusung Partai Gerindra, PAN, dan PKS tak diterima KPU lantaran tidak mendapat rekomendasi dari PKS.

Keduanya menilai, persoalan dugaan mahar tiba-tiba muncul akibat kesalahpahaman dalam komunikasi politik yang dibangun antara Siswandi-Euis dan PKS. Azrul dan Deni meyakinkan mereka bukanlah pengambil kebijakan.

Tidak turunnya rekomendasi kepada Siswandi-Euis, kata Azrul, merupakan keputusan DPP PKS. Mereka mengaku tidak bisa membantah keputusan yang sudah diinstruksikan pengurus pusat.

"Saya tak pernah membicarakan dana karena saya juga bukan pengurus struktural, saya hanya ingin bantu dia pak Siswandi agar dapat rekomendasi," kata Azrul.

Dia mengakui, keterlibatannya dalam kondisi tersebut sebagai upaya Azrul membesarkan PKS. Sebagai kader, kata dia, hanya sebatas ingin melihat PKS turut serta dalam Pilkada Kota Cirebon 2018.

2 dari 2 halaman

Bantah Sebagai Utusan Terkait Mahar

Azrul mengungkapkan, terkait agenda pertemuannya dengan Siswandi di Stasiun Cirebon beberapa jam menjelang pendaftaran, dia membantah telah bertindak sebagai 'utusan' yang hendak mengambil mahar dari Siswandi.

Dia mengatakan, kehadirannya di stasiun hanya untuk memastikan komitmen Siswandi yang kemudian disampaikan kepada pengurus DPP PKS. Namun, rencana janjian tersebut batal karena kendala cuaca.

"Setelah batal ketemu di stasiun saya dan Pak Sis janjian ketemuan di barbershop. Tapi di jalan saya kehujanan karena saya pakai sepeda motor dan ketika itu saya terpaksa harus berteduh dulu," ungkap dia.

Disaat yang bersamaan, waktu menunjukkan petang hari dan dia harus melaksanakan salat Maghrib. Dia pun menghubungi Deni untuk menemui Siswandi di barbershop menggantikan dirinya sementara waktu.

Selepas maghrib, Azrul mengaku, di telepon oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahfudz Sidiq. Dia mengatakan, Mahfud Sidiq menelepon Azrul untuk memberitahukan bahwa PKS abstain dalam Pilkada Kota Cirebon. Keputusan itu selanjutnya disampaikan kepada Deni.

"Ada misskomunikasi antara saya dan Pak Sis. Ini lebih seperti itu kejadiannya, niat saya membantu dapat rekom, Pak Sis mengira berkaitan dengan mahar. Padahal tidak ada mahar sama sekali," tegasnya.

Hal senada dibeberkan Deni, dia mengaku mengetahui keputusan DPP untuk abstain di Pilkada Cirebon dari Azrul. Dia memastikan, telah menyampaikan kepada Siswandi soal ketidaktahuannya mengenai rekomendasi.

"Soal rekom saya tak tahu karena itu kewenangan DPP. Saya sudah arahkan Pak Sis untuk tanya pak Karso," ujar dia.

Menurut dia, perbincangan mengenai uang dengan Siswandi adalah dana untuk pemenangan. Dia menegaskan uang tersebut bukan nilai rekomendasi dari PKS atas Siswandi-Euis.