Tim Anies Temukan Ratusan Ribu Data Tak Sah Masuk Daftar Pemilih

Liputan6.com, Jakarta - Tim pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terus melakukan pengawasan proses pelaksanaan Pilkada DKI 2017. Salah satunya dengan mengawasi data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) putaran kedua.

Wakil Ketua Bidang Data dan Saksi Tim Pemenangan Anies-Sandiaga, Ahmad Sulhi, mengatakan telah menemukan 153.804 data dalam DPS yang dikategorikan tidak memenuhi unsur sebagai data sah warga yang memiliki hak suara di Pilkada DKI 2017 putaran dua. Menurut dia, hal tersebut telah disampaikan kepada KPUD DKI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI, dan tim paslon nomor dua.

"Barusan kita membahas temuan pada DPS di KPUD DKI. Kami juga sampaikan, bahasan di sana, sehubungan dengan data invalid dari DPS putaran kedua. Di mana kita temukan 153.804 yang dikategorikan invalid atau tidak memenuhi unsur-unsur sebagai warga memiliki data kependudukan yang sah," kata Ahmad di Cicurug, Jakarta, Sabtu, 1 April 2017.

Ahmad menyebutkan ada 12 kategori kesalahan dalam data tersebut. Salah satunya, NIK tidak berjumlah 16 digit. Kemudian, NIK dengan angka terakhir 0000. Selain itu, ada juga kesalahan pada kode kabupaten/kota.

"Lalu ada juga kode Kabupaten/Kota yang 0 juga. Padahal harus ada angkanya. Kemudian kode KK berdomisili di luar DKI dan di luar Kabupaten atau Kota. KK dengan format tanggal perekaman tidak terbaca. Lalu KK terbit sebelum 2005. Kan yang elektronik itu tahunnya 2005. Lalu KK terbit setelah DPT (Daftar Pemilih Tetap), dan masih ada lagi," jelas Ahmad.

Dia berharap hal ini bisa segera diselesaikan oleh pihak KPU DKI agar proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih untuk Pilkada DKI 2017, bisa lebih baik. Tujuannya, agar bisa meningkatkan kualitas Pilkada DKI 2017.

"Karenanya data pemilih putaran kedua harus bersih, berkualitas, dan sama-sama diketahui," ucap Ahmad.

Ahmad mengaku pihaknya masih berpikir positif atas kesalahan data pemilih sementara itu. Namun, lanjut dia, kesalahan-kesalahan ini harus diminimalisasi sehingga tidak terulang kasus seperti yang terjadi pada Pilkada DKI 2017 putaran pertama.

"Kami masih positive thinking. Tadi analisa mereka, mungkin tim petugas pencatat salah ketik dan sebagainya. Pertemuan tadi, mulai besok sampai sebelum tanggal 4 April, disepakati bersama-sama, melakukan penyisiran. Dan jika ada data yang invalid, dan dilihat sama dengan yang lain, maka harus dicoret (dari DPS)," pungkas Ahmad.