Djarot: Program KJP Plus Tidak Bisa Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta petahana Djarot Saiful Hidayat meminta calon gubernur DKI Anies Baswedan tidak memberikan "angin surga" dengan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Menurut dia, pengawasan akan menjadi sulit jika KJP Plus diberikan secara tunai.

"Kita tidak bisa memberikan angin surga yang kemudian dalam tanda kutip dia memberikan gula-gula pemanis pada warga yang nanti program seperti itu tidak bisa dilaksanakan atau tidak berkelanjutan," ujar Djarot usai blusukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (30/3/2017).

Meski begitu, Djarot mempersilakan jika Anies ingin membuat program KJP Plus selagi mampu melaksanakannya. Bagi dia, KJP saat ini bertujuan mendidik anak-anak agar tetap semangat bersekolah. Tak hanya itu, KJP yang ada sekarang juga dinilai tepat sasaran.

"Silakan saja (KJP Plus), tapi bagi kita, KJP itu fungsinya mendidik supaya anak-anak kita mau sekolah, rajin sekolah, tertib sekolah. Kemudian yang kedua tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Ini fungsi mendidiknya, makanya tidak boleh ditarik tunai," papar Djarot.

Dengan tidak memperbolehkan menarik dana KJP secara tunai, itu akan memudahkan kontrol operasional uang serta sasaran penggunaannya.

"Dengan begitu, kita bisa mengetahui digunakan untuk apa saja penggunaannya, untuk beli sepatu, kacamata, beras, telur, atau daging," kata dia.

Beda halnya jika dana KJP akan diberikan secara tunai. Bila tunai, ucap Djarot, Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak mungkin memantau penggunaannya kepada 530 ribu anak di ibu kota.

"Kalau dikasih tunai kan tidak diketahui bagaimana. Kan tidak mungkin kita monitor setiap anak yang mendapat KJP karena yang mendapat KJP 530 ribu jiwa. Bagaimana memantaunya kalau tidak kita gunakan sistem cashless," ucap dia.

"Yang kedua, yang tidak sekolah itu tidak akan mendapatkan Kartu Jakarta Pintar, itu supaya mendorong mereka mau sekolah," ucap Djarot.

Untuk anak-anak yang tidak mau sekolah tetapi ikut kursus, Djarot berjanji mereka akan tetap mendapatkan KJP. Begitu juga dengan mereka yang ikut program Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B, dan C.

"Kalau mereka mau kursus, kami punya balai-balai pelatihan. Dia bisa masuk ke kursus, kita bahkan bisa terjamin karena bekerja sama dengan industri sekitar," tutur Djarot.

"Kalau dia mau sekolah Kejar Paket ada, dia bisa masuk di situ. Otomatis kalau dia masuk di situ dapat KJP dan gratis. Jadi sekali lagi program ini untuk mendidik," imbuh dia.

Meski demikian, Djarot mempersilakan Anies dengan program KJP Plusnya. Itu karena, ucap Djarot, yang menilai semua itu adalah warga DKI Jakarta.