Jakarta Tanpa Pilkada, Tensi Politik Tetap Panas?

Liputan6.com, Jakarta - Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi pusat perhatian masyarakat dari seluruh Indonesia. Ini menyusul dinamika dan tensi politik yang kerap bersinggungan dari masing-masing pendukung pasangan calon.

Ketua Koordinator Advokasi dan Konstitusi Muhammad Almasryahdan mengatakan, pihaknya memberi pemikiran jika Jakarta tanpa pilkada, apakah tensi politik dari tingkat elite hingga masyarakat bawah akan tetap panas.

"Termasuk melihat keresahan kami sebagai advokat di mana Pilkada DKI Jakarta ini sangat membuat kegaduhan," kata Masryahdan saat diskusi di kawasan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Masryahdan berujar, pihaknya berpikir apakah pemilihan Gubernur Jakarta jika ditunjuk langsung oleh Presiden bisa meredam tensi politik di Ibu Kota, serta membuat perbedaan di masyarakat Jakarta tidak sampai berujung permusuhan.

"Para advokat melihat adanya keresahan para advokat apakah pemilihan gubenur dan wakil gubenur agar terjadi stabilitas kita, karena Jakarta sebagai pusat pemerintahan DKI. Maka itu apakah pemilihan itu melakui mekanisme seperti yang dilakukan oleh pemilihan wali kota di lima wilayah di Jakarta," ujar dia.

Ia menambahkan, kemajemukan Jakarta juga terancam oleh perbedaan pilihan politik yang kian meruncing di kalangan masyarakat.

"Seperti kita lihat ada aksi-aksi, keresahan kami advokat-advokat ini. Apakah di DKI pemilihan gubernur (Pilkada DKI) seperti ini," ucap Masryahdan.