5 Ribu Polisi Siap Amankan Pilkada Papua Barat

Oleh Raden Trimutia Hatta pada 02 Okt 2016, 19:31 WIB
Diperbarui 02 Okt 2016, 19:31 WIB
Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)
Perbesar
Ilustrasi pilkada serentak (Liputan6.com/Yoshiro)

Liputan6.com, Manokwari - Sebanyak 5.000 polisi disiapkan Kepala Polda Papua Barat Brigadir Jenderal Polisi Royke Lumowa untuk mengamankan Pilkada Papua Barat. Polisi siap mengamankan Pilkada dengan maupun tidak memperoleh dukungan anggaran pengamanan dari pemerintah daerah.

"Saat ini tahapan sudah bergulir dan seluruh personil baik di jajaran Polres maupun Polsek serta Pospol siap digerakan. Beberapa personil sudah dikerahkan untuk mengamankan kantor KPU dan Bawaslu," kata Royke di Manokwari, Minggu (2/10/2016).

Dia menyebutkan, Polda sangat siap karena dibantu personel dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik Kodim, Korem, maupun Kodam XVII Cendrawasih. Untuk memperkuat pengamanan, Polda juga akan meminta penambahan pasukan BKO dari Polri.

"Kami akan minta sekitar 300 personel Brimob dari Kepolisian Indonesia, kalau diberi lebih dari itu akan lebih baik. Agar bisa disebar di daerah-daerah yang kerawananya tinggi," ujar dia.

Sejauh ini, lanjutnya, tidak ada dinamika signifikan yang dapat mengganggu tahapan Pilkada di Papua Barat. Meskipun demikian, gangguan kecil yang harus tetap diantisipasi agar tidak memicu konflik.

Papua Barat diidentifikasi sebagai daerah memiliki kerawanan cukup tinggi dibanding daerah lain. Terkait hal tersebut, Royke yakin pihaknya bisa mengantisipasi.

Beberapa pendekatan, jelas dia, telah dilakukan terhadap bakal calon, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tim sukses. Hal ini sebagai langkah antisipasi potensi potensi konflik tersebut tidak muncul ke permukaan.

"Kami berharap semua pihak mengacu pada aturan sebab segala proses pada Pilkada ini telah diatur serta ada prasyarat yang harus ditaati oleh siap bakal calon," ucap dia.

Royke mengungkap, dari 13 kabupaten/kota Papua Barat, Kabupaten Manokwari dinilai sebagai daerah yang paling rentan terjadi konflik. Beberapa daerah lain yakni Kota Sorong, Kabupaten Maybrat, dan Tambrauw.

"Manokwari rawan karena di sini pusatnya provinsi, kantor KPU dan Bawaslu ada di sini. Sementara Kota Sorong, Maybrat dan Tambrauw pun demikian karena di sana juga melaksanakan pemilihan wali kota dan bupati," beber Royke seperti dilansir Antara.