Belum Tentukan Sikap, Demokrat Pilih Fokus Soal Pileg

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan hadir untuk memantau sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019 di kediaman capres 02 Prabowo Subianto. (Merdeka/Intan Umbari Prihatin)

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu 30 Juni 2019 sore. Dia hadir sebagai perwakilan partainya, bukan sebagai bagian koalisi Badan Nasional Pemenangan (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kemarin waktu tanggal 29 Juni, kami bertemu. Memang disampaikan oleh Muzani tak hadir (Prabowo-Sandi), tentu BPN juga sudah selesai dibubarin, yang hadir partai politik, ya paling tidak Demokrat hadir," tutur Hinca di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).

Menurut dia, Demokratakan mematuhi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang sengketa Pilpres 2019. Kini tinggal fokus hasil Pileg 2019.

"Selesai sudah soal Pilpres, kami fokus Pileg dan fokus ke Pilkada Kabupaten Kota," jelas dia.

Soal arah partai usai koalisi bubar, Partai Demokrat masih belum mengambil sikap. Sebab, Demokrat masih berkabung atas wafatnya istri dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono.

2 dari 2 halaman

Tunggu 40 Hari

Usai Putusan MK, Prabowo Kumpulkan Sekjen Partai Koalisi di Kertanegara — Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan memberi keterangan saat tiba di rumah Prabowo Subianto di Kertangara, Jakarta, Jumat (28/6/2019). Prabowo mengumpulkan sekjen partai koalisi Adil Makmur untuk membahas beberapa hal usai putusan MK terkait sengketa Pilpres 2019. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Hinca mengatakan sikap Demokrat usai penetapan pemenang Pilpres 2019 pun menunggu hingga masa 40 hari meninggalnya Ani Yudhoyono.

"Partai Demokrat masih berduka sampai nanti 40 hari tanggal 10 Juli. Setelah 10 Juli, kami akan sampaikan ke teman-teman bagaimana sikap Demokrat. Sekarang masih internal dulu," tutur Hinca.

Menurut dia, belum ada kepastian arah koalisi Partai Demokrat. Jika nantinya merapat ke pemerintahan Jokowi, hal itu harus berdasarkan keputusan majelis tinggi partai.

"Gini, partai Demokrat itu soal calon presiden, wakil presiden, itu masuk kewenangan majelis mahkamah partai. Ketua memang Pak SBY. Setelah ini rapat majelis tinggi partai, kita sampaikan di sana. Nanti majelis tinggi partai akan menyampaikan keputusannya," jelas dia.