Jokowi Sebut Pemilu Perlu Dievaluasi Pemerintah dan DPR

Oleh Liputan6.com pada 13 Jun 2019, 11:26 WIB
Diperbarui 13 Jun 2019, 11:26 WIB
20160721- Presiden Jokowi Jelaskan Manfaat Tax Amnesty di Istana- Faizal Fanani
Perbesar
Presiden Joko Widodo saat wawancara khusus dengan SCTV di Long Room Istana, Jakarta, Rabu (20/7). Presiden menjelaskan berbagai macam keuntungan dari Tax Amnesty. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memandang perlu pemerintah dan DPR RI mengevaluasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Jadi, policy di KPU. Akan tetapi, pemerintah dan DPR harus mengevaluasi itu semua untuk perbaikan," kata Jokowi dalam wawancara khusus bersama Antara di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019.

Menurut Presiden, sejumlah hal yang perlu diperbaiki mengenai pemilu, antara lain, lama masa kampanye, waktu pelaksanaan antara pemilu anggota legislatif dengan pemilu presiden, dan kondisi kesehatan anggota KPPS.

Pemilu 2019 diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Jokowi juga mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus terus memperbaiki proses pesta demokrasi.

"Kita harus perbaiki terus, perbaiki terus, dengan pengalaman kemarin," jelasnya.

Pemilu serentak di Indonesia telah berlangsung pada tanggal 17 April 2019. Pemilu tersebut menggabungkan pemilu anggota legislatif dengan pemilu presiden dalam waktu yang bersamaan.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓