KPU Pusat Kumpulkan Jajarannya di Daerah Bahas Gugatan Pemilu di MK

KPU Ketok Palu Tetapkan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 — Ketua KPU Arief Budiman menyerahkan berita acara penetapan hasil Pemilu 2019 kepada perwakilan partai politik di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Hasil rekapitulasi suara, 9 parpol mendapatkan perolehan suara di atas 4 persen dan 7 parpol di bawah 4 persen. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumpulkan KPU provinsi untuk mempersiapkan materi guna menghadapi sidang gugatan sengketa Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"KPU provinsi kita undang, mereka melakukan konsolidasi data di kabupaten/kota sesuai dengan permohonan yang diajukan pemohon, kan kemarin sudah mengajukan," kata Ketua KPU Arief Budiman, di kantor KPU, Jumat (31/5/2019).

Arief mengatakan, KPU fokus menyiapkan bukti-bukti dan materi jawaban terhadap permohonan pemohon. Dia menyebut tidak ada kendala yang dihadapi pihaknya dengan catatan, perbaikan permohonan pemohon tidak banyak berbeda dari permohonan awal.

"MK juga memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan bagi pemohon. Nah saya tidak tahu apakah perbaikan itu dimaknai memasukkan permohonan baru atau sebetulnya permohonan yang ada kemudian diperbaiki, nah kalau itu kan berarti dokumen alat bukti segala macam kita tidak perlu mengubah," kata Arief.

"Tapi kalau ternyata perbaikan itu termasuk mengajukan petitum baru, misalnya, terus misalnya daerah sengketa baru, misalnya, itu agak merepotkan karena KPU harus mengubah persiapannya juga," tambahnya.

KPUmenyiapkan 60 pengacara untuk memberikan bantuan hukum dalam menghadapi gugatan Pemilu 2019 di MK. Para pengacara itu berasal dari lima firma hukum.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan pemenang Pilpres pada 25 Mei 2019. Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, tahapan itu sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam UU Pemilu. Akan tetapi, bila perolehan suaranya disengketakan, mereka akan menu...

2 dari 2 halaman

340 Gugatan

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat. (Merdeka.com/Hari Ariyanti)

Berdasarkan data yang dihimpun MK, terdapat 340 pemohon yang telah mengajukan gugatan hasil pemilu, baik legislatif maupun presiden.

Permohonan gugatan paling banyak berasal dari pemilu legislatif DPR/DPRD dengan jumlah 329 permohonan gugatan. Pemohon yang mengajukan gugatan sengketa pemilu DPR/DPRD terbanyak berasal dari Partai Berkarya sebanyak 62 permohonan gugatan.

Permohonan gugatan DPR/DPRD terbanyak lainnya berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 28 permohonan gugatan dan partai Demokrat sebanyak 27 permohonan gugatan.

Sisa gugatan lainnya berasal dari permohonan gugatan hasil pemilu untuk DPD sejumlah 10 permohonan dan gugatan Pemilu Presiden satu permohonan.