Nasdem: Penyelenggara Pemilu di Level Bawah Rawan Kecurangan

Simulasi Pemilu 2019 — Warga mengambil gambar contoh surat suara saat mengikuti simulasi pemungutan dan pencoblosan surat suara Pemilu 2019 di Taman Suropati, Jakarta, Rabu (10/4). Simulasi dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dan kekurangan saat pencoblosan pemilu pada 17 April nanti (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 akan serentak digelar pada 17 April 2019 besok. Diharapkan, pada pemilu tahun ini, segala bentuk kecurangan tidak terjadi.

Terkait itu, Politikus Partai Nasdem Nasrulloh meminta penyelenggara Pemilu bersikap netral. Menurutnya, penyenggara Pemilu sudah dijamin konsititusi untuk independen dan menjaga netralitas.

"Kalau dia langgar netralitas maka pidana melekat. Tolong hal seperti ini diperhatikan penyelenggara Pemilu. Di TPS kawal suara rakyat, anda dipercaya kawal pastikanlah sama halnya anda kawal suara anda, anda tak mau dicurangi, disakiti," kata Nasrulloh kepada wartawan, Selasa (16/4/2019).

Dia melihat, penyelenggara di level KPU dan Bawaslu di tingkat atas sudah sangat bagus. Tetapi, di level penyelenggara ad hoc terutama di TPS, harus butuh pencermatan serius, terutama di KPPS.

"Kekhawatiran ini muncul justru malah membuat partisan partai politik yang menyusup ke dalam kemudian mengatasnamakan KPPS," tutur dia.

Sehingga, kata dia, patut diwaspadai hal-hal yang berpotensi menjadi sesuatu yang menghambat proses pemungutan atau perhitungan suara. Untuk itu, dia mengingatkan, yang perlu diingat, dipastikan seluruh warga memperoleh C6.

"Tidak boleh ada satupun yang namanya C6 tidak terdistribusi sepanjang masyarakatnya itu ada. Maka wajib didistribusikan tidak boleh tidak," paparnya.

Nasrulloh menambahkan, potensi ini bisa terjadi di satu basis tertentu. "Misal di basis si Capres A misalnya. Ternyata ya si capres ingin dihambat dengan menerjunkan KPPS dari parpol lain, misal begitu. Di basis Capres B begitu, maka orang-orang B disumbat tak diberikan C6 oleh kelompok A," imbuhnya.

Kedua, kata Nasrulloh, yang patut diwaspadai yaitu antrean di TPS yang terlalu berlama-lama. Bahkan, sengaja ada perdebatan warga dengan penyenggara sehingga menghambat pemilih yang lain.

"Sengaja terlambat, misal satu pemilih 5-10 menit ini menghambat yang lain. Ini trik-trik yang perlu dikhawatirkan," paparnya.

Selain itu persoalan pemilih. Beredar baru-baru ini di grup WhatsApp hampir semua peroleh informasi penggunaan e-KTP. Menurut dia, prinsip dasar e-KTP hanyalah sesuai alamat dimana diterbitkan di situlah TPS-nya.

"Jangan sampai di mana saja pada hari H hanya bawa e-KTP. Beberapa hari lalu muncul info sesat, KPU capek klarifikasi itu," imbuhnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Beredar kabar adanya simulasi pemungutan suara untuk orang yang mengalami gangguan jiwa atau gila.

2 dari 2 halaman

Pelajaran Ricuh di Luar Negeri

Di kesempatan lain, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta mengatakan, berkaca pada banyak kasus kekisruhan di luar negeri, masa kampanye, dan masa tenang, petugas atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) diharap mengambil pelajaran.

"Ada kasus kasus Panitia mengirim form C6 sambil menyampaikan pesan-pesan tertentu, ini harus menjadi pembelajaran agar PPS tidak bermain-main, ada dugaan ketidak profesionalan dan konflik kepentingan yang harusnya itu tidak muncul," ujar dia.

Menurutnya, penyelenggara pemilu di Sidney Australia misalnya, memicu kemarahan WNI yang sudah ada di lokasi dan tidak diberi kesempatan.

"Hanya karena antrean lain kemudian disetop, itu kan kaku banget, padahal itu namanya sudah hadir," kata dia.

Sedangkan kasus di Malaysia menurutnya agak berbeda. Kaka melihat ada ketidak professionalan penyelenggara dan konflik kepentingan juga.

Ia juga meminta KPU dan Bawaslu agak keras ke jajaran di bawahnya untuk berlaku netral pada pemilu besok. Sebab tekanan-tekanan kepada PPS diduga sudah dimulai.

"Kita berkaca lah pada pilkada-pilkada dan pemilu sebelumnya, upaya penekanan ke penyelenggara pemilu ini kerap terjadi," jelasnya.