Usai Telusuri Bersama BPN-TKN, KPU: 17,5 Juta DPT, Valid

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis situs Data Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2019.

Liputan6.com, Jakarta - Komisiner KPU RI Viryan Azis menyatakan telah merampungkan polemik data 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang diduga invalid oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

"Jawaban tertulis kami siapkan, satu dua hari lagi selesai," kata Viryan di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Menurut fakta di lapangan, KPU tidak menemukan keanehan data 17,5 juta pemilih. Data tersebut cocok dengan DPT dirilis pihaknya.

Hal itu diketahui, usai KPU menelusurinya bersama BPN dan Tim Kampanye Nasional atau TKN.

"Kami temukan mereka valid, dan hampir 100 persen ada. Kami siapkan surat jawabnya, lengkap ada dokumen foto dan KTP setiap orangnya," jelas Viryan.

Oleh karena itu, adanya dorongan pihak untuk menghapus 17,5 juta DPT yang diduga invalid ini adalah saran fatal. Justru, masalah akan menjadi lebih besar jika data itu dihapus.

"Dihapus bagaimana? Ngapus 100 ribu saja bisa ribut," kritik Viryan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemilihan anggota legislatig, DPD, dan pemilihan Presiden semakin dekat. Kamu udah cek masuk ke daftar pemilih tetap belum?

2 dari 2 halaman

Disoal BPN Prabowo-Sandiaga

Jelang Pemilu 2019, KPU DKI Gelar Pengecekan DPT Serentak — Kesibukan petugas PPS Kelurahan Menteng saat mengecek Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kelurahan Menteng, Jakarta, Rabu (17/10). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP). (Merdeka.com/Imam Buhori)

Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo mempersoalkan data 17,5 juta DPT dimiliki KPU. Menurut penelusuran timnya, ada kejanggalan dan harus segera diperbaiki.

Kejangalan diendus BPN memiliki beberapa alasan, seperti mereka yang lahir pada satu tanggal dengan jumlah sangat besar.

Khususnya, 1 Juli dan 31 Desember. Selain itu, BPN Prabowo-Sandiaga mendesak KPU untuk menyoroti rentang usia pemilih di angka 17 dan 90 tahun yang masuk dalam dugaan 17,5 juta DPT invalid.

Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Berintegritas (BMPPAB) kemudian menuntut dihapusnya 17,5 DPT diduga invalid. Barisan ini terdiri dari, Amien Rais, Bactiar Nasir, Chusnul Mariyah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

"Terutama yang invalid dan manipulatif. Itu masih ada waktu. Sekarang, di setiap TPS pun sudah ada nama-namanya. Tinggal nama-nama itu dihapus," kata Fadli Zon.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi dan pernyataan sikap bertema DPT Bermasalah: Pemilu 2019 Berpotensi Chaos di Ruang Komisi II, Gedung DPR RI Jakarta, Selasa 9 April 2019.