7 Hari Belum Lapor LHKPN, Caleg Terpilih Tak Akan Dilantik

Oleh Nanda Perdana Putra pada 09 Apr 2019, 10:25 WIB
Diperbarui 09 Apr 2019, 10:25 WIB
KPU Sambangi KPK Bahas Harta Kekayaan Caleg
Perbesar
Ketua KPU Arief Budiman (kiri) dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) memberi keterangan terkait kerja sama LHKPN di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/4). KPU dan KPK mengumumkan nama-nama anggota legislatif yang telah memberikan LHKPN. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat tegas terhadap kewajiban pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) para caleg. Jika nantinya terpilih, caleg tidak akan dilantik jika belum melaporkan harta kekayaan dalam kurun waktu tujuh hari.

"Ada waktu sekitar tujuh hari mereka melaporkan kekayaannya kepada KPK. Kalau pelaporan belum dilakukan, maka tidak bisa dilantik," tutur juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2019).

Menurut Febri, hal itu sesuai dengan peraturan yang sudah ada di KPU. KPK pun siap bekerja sama menegakkan aturan tersebut.

Bahkan, sejak sebelum ditetapkan terpilih pun para caleg dipersilakan berinisiatif melaporkan harta kekayaannya lebih awal ke KPK.

Dia pun mengimbau masyarakat aktif mengawasi pejabat negara yang sudah atau belum melaporkan harta kekayaan lewat laman https://www.kpk.go.id/id/pantau-lhkpn.

"Kalau ada di antara para anggota Dewan ini yang mencalonkan kembali, bisa dilihat apakah patuh atau tidak patuh melaporkan kekayaannya," kata Febri.

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓