Upaya Mendeligitimasi Pemilu Dinilai Berbahaya

KPU Gelar Simulasi Pemilu untuk Penyandang Disabilitas — Penyandang disabilitas memasukkan surat suara ke dalam kotak saat simulasi Pemilu di Jakarta, Kamis (14/2). KPU menyediakan sejumlah fasilitas di TPS untuk penyandang disabilitas. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin mencium upaya menggiring persepsi publik untuk mendeligitimasi Pemilu. Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily mengatakan cara-cara itu karena lawan tidak siap kalah.

"Adanya narasi-narasi kecurangan yang diembuskan oleh pihak-pihak tertentu merupakan sebuah tindakan yang menunjukkan pihaknya tidak siap bertanding dan takut kalah," ujar Ace dalam keterangannya, Rabu (13/3/2019).

Ace menilai penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, bahkan Mahkamah Konstitusi bekerja independen menyiapkan pemilu. Maka itu, dia meminta masyarakat untuk mengawasi pemilu agar tidak terhasut kabar bohong.

"Kami mendorong masyarakat agar tidak mudah memercayai isu-isu tersebut. Isu tersebut merupakan hoaks dan fitnah yang sengaja dilakukan sekelompok orang yang ingin berkuasa dengan menghalalkan segala cara demi meraih tujuannya," kata politisi Golkar itu.

Hal senada disampaikan Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Menurut Ujang, hal itu bahaya karena ada pihak-pihak yang ingin pemilu dicap gagal.

“Upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu sangat berbahaya, karena secara tidak langsung mengindikasikan adanya sekelompok masyarakat yang berkeinginan agar pemilu gagal dan chaos,” kata Ujang, Rabu (13/3).

2 dari 2 halaman

Pemilu Punya Aturan

KPU Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 — Penyandang disabilitas memasukkan surat suara ke dalam kotak saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu di halaman Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/3). Simulasi untuk merepresentasikan pemungutan suara di TPS. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Catatan dia, upaya mendeligitimasi pemilu tidak hanya menyerang KPU, tapi Kemendagri, sampai Polri. Kemendagri diserang isu blangko e-KTP, sampai DPT WNA, juga isu surat suara tercoblos. Sedangkan Polri diserang tuduhan mengerahkan buzzer untuk memenangkan pasangan calon 01.

Ujang menjelaskan, pemilu sudah memiliki aturan main. Dia percaya seluruh penyelenggaea Pemilu bakal bekerja sesuai aturan.

"Tidak elok terus menyalahkan penyelenggara Pemilu. Toh jika ada sesuatu yang salah dari KPU maupun Bawaslu, mari kita kontrol bersama," imbuhnya.

Ujang berujar tidak mungkin penyelenggara Pemilu maupun instansi-insansi pendukungnya main-main dalam bekerja, apalagi condong ke pasangan calon tertentu. KPU dinilainya independen dan professional. Ini juga telah dibuktikan dengan survei yang menyebut bahwa 80 persen masih percaya dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

“Pilpres merupakan bagian dari pesta demokrasi. Layaknya pesta, maka proses dan endingnya harus menyenangkan dan membahagiakan. Bukan menebar teror dengan cara mendelegitimasi penyelenggara Pemilu," tegasnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Saksikan video pilihan berikut ini:

KPU dan Bawaslu laporkan hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok ke Bareskrim Polri.