Anggiasari, Caleg Nasdem Pejuang Hak-Hak Disabilitas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus berupaya memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas. Namun, perhatian pemerintah masih belum maksimal walaupun sudah berjalan dengan baik.

Untuk mewujudkan maksimalnya hak-hak itu, aktivis penggiat hak-hak warga disabilitas Anggiasari Puji Aryatie memutuskan maju menjadi calon legislatif DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Anggia yang juga merupakan penyandang disabilitas menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu terus mengawal kebijakan-kebijakan yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas.

"DPR, misalnya bisa ikut mendorong agar anggaran bagi pemenuhan hak asasi warga disabilitas, lebih besar," ujar Anggia, Jumat (3/1/2019).

Dia mengungkapkan salah satu permasalahan yang memprihatinkan ialah tingginya jumlah anak-anak dengan disabilitas yang putus sekolah atau sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan. Faktor-faktornya antara lain, sulitnya anak disabilitas mengakses sekolah.

Dia mencontohkan, sekolah luar biasa (SLB) masih sangat jarang jumlahnya. Banyak anak yang tak bersekolah, karena letak SLB terlalu jauh. Selain itu, masih banyak sekolah umum yang menolak anak-anak dengan disabilitas.

Alasannya, sekolah tersebut tidak memiliki fasilitas untuk penyandang disabilitas. Padahal kata Anggia, anak dengan disabilitas tak boleh didiskriminasi.

"Anak dengan disabilitas boleh memilih sekolah dimanapun yang dia mau, dan sekolah tidak boleh menolaknya," katanya. Sebenarnya, hak-hak warga disabilitas sudah dijamin dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Menurut Anggia, undang-undang tersebut progresif karena menjamin hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas. Sayangnya, dalam implementasinya masih lemah.

2 dari 2 halaman

Motivasi Maju Jadi Caleg

KPU Validasi Nama Caleg di Surat Suara Pemilu 2019 — Petugas menunjukkan contoh surat suara Pemilu 2019 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis (13/12). Proses validasi ini berlangsung hingga 17 Desember 2018. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dia kembali mencontohkan, fasilitas umum pun masih belum ramah disabilitas. Seperti di sekolah, terminal, bank atau berbagai fasilitas publik lainnya, masih belum ada fasilitas ram atau jalur bidang miring untuk dilewati kursi roda.

Hal ini yang memacu Anggia untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas jika nanti terpilih sebagai anggota DPR dari dapil Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Saya bagian dari penyandang disabilitas, sehingga tahu bagaimana pentingnya pemenuhan hak-hak disabilitas. Semua orang berpotensi menyandang disabilitas," katanya.

Pentingnya regulasi yang menjamin pemenuhan hak-hak disabilitas juga diutarakan Ketua Umum Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Aria Indrawati. Di kesempatan berbeda, dia mengungkapkan apresiasinya terhadap partai politik yang mengakomodir disabilitas sebagai kader.

Ia juga mengungkapkan senada terhadap penyandang disabilitas yang berniat terjun menjadi politisi. Menurutnya, ruang penyandang disabilitas di politik memang perlu ditambah, dan diperbesar.

"Saya setuju harus lebih banyak lagi penyandang disabilitas di kancah politik, selain sebagai pemilih pontensial, juga agar di kalangan pembuat kebijakan, baik undang-undang, atau Perda, mereka tahu persis apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas," ujarnya.

Menurutnya, para penyandang disabilitas sedang memperjuangkan Indonesian Inklusif disabilitas. Di mana perlu partisipasi aktif di pemerintahan termasuk parlemen. Ia juga meminta, agar partai politik melakukan pengkaderan bagi penyandang disabilitas mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat.

Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mengharapkan partai politik seharusnya mempunyai program yang konkret dalam memfasilitasi kepentingan disabilitas dari berbagai aspek, baik dalam menjadi pemimpin, pendidikan, politik dan menjadi wakil rakyat.

"Kalau memang mereka (disabilitas) dinilai mempunyai kapasitas untuk menjadi wakil rakyat. Kalau ada partai politik yang melihat seperti ini keren sekali. Jadi saya dukung itu partai poitik memberikan kesempatan yang sama kepada calon pemimpin kita termasuk disabilitas," kata dia.

Saksikan video pilihan berikut ini:

KPU tunjuk enam perusahaan untuk mencetak surat suara Pemilu 2019 dengan nilai kontrak total Rp 603 miliar.