Bawaslu Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2019 di Makassar

Media Sosialisasi Pemilu 2019 — Sosialisasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 menghiasi trotoar di depan kantor Kemenkominfo di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (26/2). Pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih ditarget sebesar 77,5 persen. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Makassar - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi pengawasan tahapan Pemilu Serentak 2019 sebagai bagian dari peran serta pengawasan dan edukasi kepada masyarakat juga peserta Pemilu.

"Diperlukan sosialiasi, baik kepada masyarakat maupun peserta Pemilu agar semua dapat mematuhi rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran," ujar Ketua Bawaslu Makassar, Nursari, seperti dilansir Antara, Selasa (26/2/2019).

Menurut dia, Bawaslu bukan lembaga eksklusif, melainkan memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu. Selain itu, kata Nursari, melihat situasi politik Kota Makassar cukup dinamis dengan peserta Pemilu yang banyak.

Selain itu, Nursari menegaskan, persepsi Makassar masuk dalam zona merah adalah tidak benar, semua baik-baik. Karena, kata dia, yang menentukan adalah peran dari masyarakat, mitra penyelenggara peserta Pemilu itu sendiri.

"Menentukan amannya Pemilu dari kita semua, baik masyarakat, peserta Pemilu, para ormas, media, dan semua warga punya tanggung jawab untuk ikut mengawasi," pungkas Nursari.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bawaslu arungi Pulau Salama, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, untuk sosialisasikan Pemilu 2019.

2 dari 2 halaman

Ikut Sukseskan Pemilu

Sementara itu, Komisoner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad berharap agar semua pihak ikut mensukseskan Pemilu tahun ini karena berbeda dengan sebelumnya. Sebab, kata Saiful, Pemilu 2019 dilaksanakan bersamaan.

"Kami harap di Pemilu tahun ini penindakan atas pelanggaran bisa lebih menurun, intinya mari kita sama-sama bekerja menekan terjadinya pelanggaran dan meningkatkan upaya pencegahan," ucap dia.

Kendati demikian, lanjut Saiful, Bawaslu tetap melakukan pengawasan terkait pelanggaran politik uang, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan sejumlah pelanggaran lainnya.

Massa Protes Kenaikan Harga Beras di Depan Gedung Bawaslu