MUI: Pemberi dan Penerima Politik Uang Masuk Neraka

Ilustrasi Politik Uang (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Lebak - Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, KH Akhmad Khudori mengatakan politik uang itu haram dan harus dihindarkan pada Pemilu 2019. Perbuatan politik uang menurut ajaran Islam diharamkan, sebagaimana Rasulullah telah bersabda Arrosi wal murtasi finnar (yang menyuap dan yang disuap masuk neraka).

Masyarakat yang memiliki hak memilih diminta menolak politik uang karena adanya perbuatan asror penyuap dan dosa. Pesta demokrasi lima tahunan itu tentu harus jauh dari perbuatan kecurangan, termasuk politik uang.

"Bagaimana pemimpin membangun bangsa ini jika mereka melakukan politik uang. Politik uang benar-benar merusak bangsa sehingga para pemberi dan penerima sama-sama masuk neraka," kata Akhmad seperti dilansir Antara, Kamis (24/1/2019).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten meminta masyarakat menolak politik uang, karena bisa dikenakan sanksi pidana juga membahayakan diri sendiri. "Kami mengimbau warga tidak menerima politik uang dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019," kata Komisioner KPU Provinsi Banten Agus Sutisna di Lebak.

Masyarakat harus memiliki tanggung jawab untuk menolak politik uang pada Pemilu Calon Presiden (Capres), Calon Wakil Presiden (Cawapres), DPR Pusat, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota juga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Politik uang ancamannya cukup berat, selain pelaku pemberi dan penerima bisa dipidana secara hukum juga calon wakil rakyat dapat digugurkan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ketua Gakumdu Panwaslu Joharudin mengatakan, uang tunai diamankan beberapa jam sebelum pencoblosan.

2 dari 2 halaman

Libatkan Bawaslu

Selama ini, politik uang menunjukkan perilaku politik jahat dan tidak boleh dibiarkan, karena adanya transaksi suap menyuap. Untuk mencegah politik uang, tentu perlu dilakukan pengawasan yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga berbagai elemen masyarakat.

KPU sudah mensosialisasikan ancaman dan sanksi politik uang, karena merusak dan membahayakan demokrasi.

"Kami tidak henti-hentinya mengimbau partai politik maupun calon legislatif dan masyarakat agar menolak politik uang," katanya menegaskan.

Menurut dia, politik uang secara moral akan melahirkan calon pemimpin yang tidak berkualitas untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu juga politik uang merupakan perbuatan yang tidak baik dan masyarakat harus cerdas menolaknya.

Bahkan, risiko politik sangat membahayakan diri sendiri karena bisa dipidana itu.

"Kita berharap masyarakat jangan sampai menerima pemberian uang dari tim sukses manapun pada Pemilu 2019," tegasnya.

Berkejaran dengan Waktu, KPU Selesaikan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Nasional

Pasangan calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar saat mengikuti sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

MUI
Organisasi
MUI adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di
Lihat Selengkapnya
MUI
Politik Uang
Pemilu 2019
Pileg 2019
Pilpres 2019
KPU