KPU Belum Cetak Nama OSO di Surat Suara Pileg 2019

Yusril Temui OSO Bahas Putusan MK Terkait DPD — Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Yusril Ihza Mahendra memberi keterangan saat pertemuan di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (26/7). Yusril menyatakan anggota DPD yang juga fungsionaris partai tetap bisa mencalonkan diri. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengungkap, nama Oesman Sapta Odang (OSO) belum masuk ke dalam surat suara Pemilu 2019 yang sudah mulai dicetak. Nama OSO bisa masuk surat suara sebagai caleg DPD RI bila mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Hingga kini KPU masih menunggu surat pengunduran diri OSO sampai batas waktu Selasa 22 Januari 2019.

Dihentikan, Gakkumdu Tak Temukan Dugaan Pidana Pemilu pada Kasus Ratusan Surat Suara Tercoblos Duluan di Bandar Lampung
Soal Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia, Bawaslu: Dalam Proses Penyelidikan
KPU Sebut 1.223 TPS Salah Input Data Sirekap Pilpres 2024

"Kami masih menunggu sampai 22 Januari. Kalau sampai saat ini memang dalam SK DCT pemilu tidak ada nama Pak OSO. Tetapi kalau kemudian beliau ingin mengundurkan diri, ya langsung bisa masuk ke surat suara. Kami sudah mempertimbangkan hal tersebut," ujar Ilham di Jakarta, Minggu 20 Januari.

Sementara itu, saat disinggung tentang surat eksekusi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Ilham mengaku KPU pun tetap menanti. Tetapi, pihaknya belum bisa memberikan pandangan terkait surat tersebut.

"Kami lihat dulu nanti dan dipelajari. Kalau memang ada yang perlu kita tindaklanjuti dari surat itu. Kan kita belum baca suratnya," ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Beredar hoaks terkait 70 juta surat suara yang telah dicoblos, lantas berapa jumlah kontainer untuk 70 juta surat suara?

2 dari 2 halaman

Kata Bawaslu

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar menambahkan, prihal surat eksekusi dari PTUN menjadi tanggungjawab KPU. Bawaslu berharap KPU bisa memahami sikap PTUN tersebut.

"Itu adalah tanggung jawab hukum dari KPU. Dan saya rasa KPU sudah mengerti dalam setiap tindak lanjut yang akan dihadapi oleh KPU," tegas Fritz.