Perludem Sebut Daerah Ini Rawan Isu SARA pada Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta - Direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengungkap ada beberapa daerah yang berpotensi sebagai wilayah rawan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) pada Pemilu 2019. Potensi itu berdasarkan Pilkada serentak pada 2015, 2017, dan 2018.

"DKI Jakarta, kemudian Jabar, Sumut, lalu Kalimantan Barat. Itu beberapa daerah di Pilkada 2015, 2017, 2018 itu kita masih menemui sentimen isu (SARA)," kata Titi saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Sementara itu, dia menyebut beberapa daerah lainnya juga rawan ketika penyelenggaraan Pemilu 2019. Seperti daerah yang kepala daerahnya telah mendeklarasikan mendukung salah satu capres dan cawapres.

"Itu memicu kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk membangun persepsi yang sebaliknya. Mereka akan menggunakan isu SARA, hoaks untuk melawan kekuatan yang dominan," papar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, tegaskan bahwa anggota TNI yang tak netral saat pemilu akan hadapi sanksi tegas.

2 dari 2 halaman

Kepala Daerah Menetralisir

Titi pun mengimbau para kepala daerah yang telah menyatakan dukungan dapat meyakinkan warganya untuk bekerja secara profesional dan adil. Sebab kepala daerah merupakan milik publik yang harus memberikan pelayanan.

"Itu akan membantu menetralisir situasi. Kalau masyarakat menyakini pimpinan, kepala daerah itu tidak netral bisa memicu kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk membangun persepsi yang sebaliknya," ujar Titi.