Jual Beli Mobil Bekas Tak Sepenuhnya Kena PPN, Simak Aturan Lengkapnya

Penurunan Level PPKM Dongkrak Penjualan Mobil Bekas — Pengunjung melihat mobil bekas yang dijual di bursa mobil bekas Mall Blok M, Jakarta, Jumat (8/10/2021). Sempat sangat redup, kini penurunan level PPKM membuat pasar mobil bekas berangsur pulih. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas telah resmi diterbitkan pemerintah. Aturan PPN Mobil Bekas ini sudah berlaku sejak 1 April 2022.

Beleid yang mengatur tentang PPN atas Kendaraan Bermotor Bekas ini bukan merupakan pengaturan jenis pajak baru, melainkan sudah dikenakan sejak 2000. Pengaturan pajak mobil bekas ini dituangkan dalam PMK-65/PMK.03/2022 merupakan penyesuaian karena adanya perubahan tarif PPN yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Selain itu juga ada penyederhanaan ketentuan mengenai pengenaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas yang sebelumnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu.

"Penetapan PMK ini semata-mata untuk menyederhanakan mekanisme dan menyesuaikan perubahan tarif PPN atas transaksi penyerahan kendaraan motor bekas," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor, ditulis Kamis (14/4/2022).

"Kita sederhanakan dari ketentuan lama untuk kendaraan bermotor bekas agar dikenai PPN dengan besaran tertentu," tambahnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pemerintah berencana menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2022. Kenaikan tarif pajak ini disebut-sebut untuk mendorong target penerimaan negara melalui pajak di tahun depan.

2 dari 2 halaman

Tidak Berlaku Perseorangan

Pembiayaan Mobil Bekas Tak Takut Subsidi Pajak Mobil Baru — Suasana penjualan mobil bekas di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, Jumat (26/3/2021). Perusahaan pembiayaan belum tentu memberikan kredit kepada mereka yang hendak memanfaatkan pajak nol persen untuk membeli mobil baru dengan mudah di tengah naiknya risiko kredit macet (Liputan6.com/Johan Tallo)

Beberapa ketentuan pokok terkait pengenaan PPN atas transaksi penjualan kendaraan motor bekas berdasarkan PMK-65/PMK.03/2022 sebagai berikut:

a. Dasar hukum pembentukan dengan Pasal 16G Huruf I UU PPN.

b. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memungut PPN merupakan PKP Pedagang kendaraan bermotor bekas yang melakukan kegiatan usaha penyerahan kendaraan bermotor bekas, tidak termasuk penyerahan aktiva Pasal 16D UU PPN.

c. Perhitungan PPN disederhanakan dengan mekanisme besaran tertentu sebesar 1,1 persen harga jual.

Lebih lanjut, ketentuan PMK-65/PMK.03/2022 mulai berlaku sejak 1 April 2020.

“Berdasarkan aturan tersebut, jual-beli kendaraan bermotor bekas yang dilakukan oleh Orang Pribadi/individual yang bukan Pengusaha Kena Pajak dan penjualan/pembelian dilakukan bukan dalam rangka kegiatan usaha tidak perlu memungut PPN,” pungkas Neilmaldrin.