PLN Cari Mitra Usaha untuk Bangun 101 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik

Oleh Arief Aszhari pada 26 Sep 2021, 10:01 WIB
Diperbarui 26 Sep 2021, 10:01 WIB
Pertamina Siapkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
Perbesar
Petugas melakukan pengecekan mesin Stasiun SPKLU di SPBU Pertamina Fatmawati, Jakarta, Minggu (13/12/2020). SPKLU ini memiliki kemampuan fast charging 50 kW yang didukung berbagai tipe gun mobil listrik. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) ingin terus membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Bahkan, untuk membangun sebanyak 101 SPKLU sepanjang 2021, perusahaan listrik milik negara ini, tengah mencari mitra usaha dan menyiapkan skema bisnis dan insentif menarik bagi investor yang ingin bergabung.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril menuturkan, peluang bisnis SPKLU ini memiliki prospek cukup menggiurkan mengingat tren penjualan mobil listrik terus meningkat. Pada 2020, penjualan mobil listrik naik 46 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan mobil konvensional yang justru penjualannya menurun hingga 14 persen.

Ditambah, hasil riset juga menunjukkan minat masyarakat Indonesia terhadap kendaraan listrik dinilai berada di atas rata-rata keinginan warga negara lain di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan roadmap yang disusun Kementerian ESDM, potensi jumlah kendaraan listrik di Indonesia pada 2030 mencapai 2,2 juta mobil listrik dan 13 juta motor dengan 31.859 unit SPKLU.

Jumlah kendaraan listrik ini diharapkan bisa menekan impor BBM sekitar 6 juta kilo liter pada tahun tersebut.

"Tren kendaraan listrik membuka ruang dan peluang investasi baru di sektor pendukung transportasi. PLN yang mendukung gaya hidup kekinian yang ramah lingkungan dengan penggunaan peralatan elektrik, mengajak para pelaku usaha memanfaatkan peluang ini," ujar Bob.

Dalam kerja sama ini, Bob menjelaskan bahwa PLN akan menyediakan Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) milik PLN bagi badan usaha yang ingin bekerja sama, menyiapkan suplai listrik, serta dukungan aplikasi Charge.IN dalam pengelolaan SPKLU.

Sementara mitra menyediakan fasilitas isi daya kendaraan listrik, lahan maupun properti, serta bertanggung jawab atas biaya operasional dan pemeliharaan SPKLU.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Model bisnis

2025, Pemerintah Kejar Target 10 Ribu SPKLU
Perbesar
Mobil listrik saat mengisi daya listrik di SPKLU di Kantor PLN Pusat, Jakarta, Senin (9/11/2020). Pemerintah mendorong peningkatan ketersediaan SPKLU hingga 2025 ditargetkan terbangun 3.465 unit SPKLU dan lima tahun kemudian menjadi 7.146 unit SPKLU. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Bob menyebut PLN saat ini juga telah mengembangkan beberapa model bisnis untuk mendukung rencana kerja sama ini agar lebih atraktif serta efektif mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Skema usaha SPKLU untuk pemegang IUPTL penjualan tersebut berupa ROSO (retail, own, self operated), ROPO (retail, own, privately operated), RPOO (retail, privately owned & operated), RLSO (retail, lease, self operated), RLPO (retail, lease, privately operated). PLN menjual listrik dengan tarif curah (faktor Q=1,01) sekitar Rp 714 per kWh kepada badan usaha IUPTL. Sementara badan usaha bisa menjual listrik ke konsumen dengan harga maksimal Rp 2.466 per kWh.

"Jadi bisnis ini sangat menguntungkan. Kami mengajak pelaku usaha untuk ikut membangun SPKLU sesuai skema kerja sama kemitraan berbasis revenue sharing dengan sharing economy model,” ajak Bob.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Infografis Selamat Datang Era Mobil Listrik di Indonesia

Banner Infografis Selamat Datang Era Mobil Listrik di Indonesia
Perbesar
Banner Infografis Selamat Datang Era Mobil Listrik di Indonesia. (Liputan6.com/Fery Pradolo)
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya