Keuntungan Diskon PPnBM yang Sudah Dirasakan Industri Otomotif Indonesia

Pemerintah Berencana Memacu Aturan Ekspor Industri Otomotif — Mobil siap ekspor terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal, Jakarta, Rabu (27/3). Pemerintah berencana memacu ekspor industri otomotif dengan harmonisasi skema PPnBM, yaitu tidak lagi dihitung dari kapasitas mesin, tapi pada emisi yang dikeluarkan kendaraan bermotor. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Program Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) kendaraan bermotor yang diluncurkan Maret 2021 berdampak positif terhadap industri otomotif nasional meski dihantam pandemi Covid-19.

Berdasarkan kajian evaluasi dampak oleh ISI (Institute for Strategic Initiatives), program ini mampu meningkatkan volume penjualan mobil, penyerapan tenaga kerja lebih tinggi, peningkatan pendapatan rumah tangga dan pendapatan negara, serta membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Demikian salah satu kesimpulan hasil kajian evaluasi dampak oleh ISI yang disampaikan dalam webinar “Evaluasi Dampak Insentif PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Terhadap Perekonomian Nasional” yang diselenggarakan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Kamis, 19 Agustus 2021.

Industri otomotif sendiri merupakan sektor yang memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap sektor-sektor yang terkait dengannya. Kehulu, sektor otomotif, telah meningkatkan demand atas output sektor seperti industri komponen mesin, ban, valve, filter dan lain sebagainya. Sementara itu, ke hilir produk otomotif telah berdampak terhadap sektor pembiayaan keuangan, alat transportasi dan lainnya, “ sebut Luky Djani, Direktur ISI.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kementerian Keuangan bersiap merilis kebijakan penurunan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah untuk kendaraan bermotor. Kebijakan didukung sejumlah badan keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan lewa...

2 dari 3 halaman

Kronologi Program Relaksasi

Program relaksasi PPnBM DTP kendaraan bermotor berawal dari masalah penurunan penjualan mobil di dalam negeri. Sejak pandemi melanda Indonesia pada Maret 2020, penjualan mobil (yang masuk dalam skema PPnBM DTP) telah mulai mengalami penurunan penjualan. Titik terendah penjualan terjadi pada bulan Mei 2020 mencapai 6.907 unit. Volume jauh lebih kecil pada saat kondisi normal rata-rata 40 ribu unit.

Melihat kondisi ini, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita pada bulan Oktober 2020 mengajukan agar ada insentif bagi industry otomitif agar bisa meningkatkan Kembali utlilisasi produksinya. Sayangnya, usulan ini belum disetujui oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Namun, pada awal Januari 2021 pemerintah kembali melirik usulan ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang mengalami pertumbuhan negatif. Atas arahan Presiden, Joko Widodo, akhirnya pemerintah memutuskan memberlakukan relaksasi PPnBM DTP untuk sektor otomotif. Tidak semua produk otomotif dapat masuk dalam skema ini. Salah satu kriteria yang bisa ikut program ini adalah produk otomotif yang memiliki local purchasing (pembelian lokal) dibawah 70 persen untuk kendaraan untuk kendaraan dibawah 1.500 cc.

Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi, mengakui sudah merasakan dampak positif dari relaksasi PPnBM. " Sejak bergulirnya PPnBM relaksasi ini maka para pelaku industri otomotif mulai lagi mencari karyawan baru apakah kontrak dan lainnya. Ini menunjukkan identitas kita membaik industrinya. Ekspor kita kembali bergulir dengan cukup baik jadi tahun 2020 kita tutup di angka 230 ribu lebih dan mudah-mudahan tahun ini kita bisa kembali ke angka 300 ribu, " ungkap Nangoi saat webinar.

"Kalau kita lihat PPnBM atau pajak barang mewah ini sebetulnya ditujukan untuk mengendalikan agar penjualan barang tertentu tidak tinggi sekali. Justru pengendali ini harus kita lepaskan saat ini, agar penjualan otomotif naik lagi. Kita setuju mobil-mobil mewah kelas dunia kita berikan PPnBM supaya orang Indonesia tidak berbondong bondong beli mobil mewah. Tapi kalau industri otomotif Indonesia kita harus atur sedemikian rupa agar masyarakat indonesia tetap bergairah membeli barang tersebut. Hasilnya adalah PPnBM kita hilangkan untuk beberapa jenis kendaraan di bawah 2.500 dan menumbuhkan gairah industri otomotif," pungkas Nangoi.

3 dari 3 halaman