Ganjil Genap Seperti Asian Games Mau Diberlakukan, Begini Kata Polisi

Perluasan Ganjil Genap Diperpanjang Hingga 13 Oktober — Kendaraan melintas di bawah rambu pemberitahuan sistem ganjil genap di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (3/9). Pemprov DKI Jakarta melalui Pergub Nomor 92 Tahun 2018 memperpanjang waktu sistem ganjil genap. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Kemacetan di Jakarta hingga saat ini masih cukup parah. Bahkan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), memberikan wacana agar ganjil genap seperti saat gelaran Asian Games kembali diberlakukan.

Dijelaskan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, pihaknya tengah mengkaji wacana tersebut.

"Kalau memang itu mengurangi kemacetan dan memang sudah diteliti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kita oke saja," ujar Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, seperti dilansir news Liputan6.com, ditulis Jumat (12/7/2019).

Lanjut Argo, jika keputusan aturan ganjil genap tersebut berada di Pemprov DKI Jakarta. "Yang punya (kebijakan) kan di sana (Pemprov DKI Jakarta)," kata Argo.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar peraturan ganjil genap kendaraan di Jakarta kembali diberlakukan seperti saat Asian Games 2018.

Sebab, hasil evaluasi BPTJ kondisi jalanan di Jakarta menunjukkan kinerja lalu lintas Ibu Kota sedang menurun.

"Contohnya sekarang tiap pagi kemacetan di Tol Cawang menuju Semanggi itu ekornya sudah sampai Cibubur. Kemudian contra flow sampai jam 09.00 WIB sudah diperpanjang sampai jam 10.00 WIB. Memang kemacetan sudah parah. Kita sudah harus antisipasi," ujar Bambang saat dihubungi, Rabu 10 Juli 2019.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Google Maps melengkapi fiturnya dengan cars-free day dan aturan ganjil genap.

2 dari 2 halaman

Kondisi Mendesak

Bambang menegaskan, kondisi yang sudah mendesak seperti saat ini harus segera diatasi. Sebab, berdasarkan studi Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) tahun 2019, pergerakan masyarakat di Jabodetabek sudah mencapai 100 juta orang per hari.

Padahal, tiga tahun lalu angka tersebut baru mencapai 50 juta orang perhari. Bambang menegaskan, kebijakan ganjil genap ini juga bukanlah sesuatu hal yang baru sehingga tentunya masyarakat dengan mudah kembali menerima.

Apalagi, karena masyarakat sudah pernah merasakan dampak baik dari kebijakan tersebut.

"Oleh karena itu BPTJ bicara transportasi memang bukan gubernur saja. Semualah, ada 3 gubernur, 8 bupati atau wali kota, termasuk BPTJ. Oleh karena itu BPTJ berdasarkan latar belakang tadi mengusulkan kebijakan yang sudah pernah kita coba," jelasnya.

"Jadi ya sudah, kita laksanakan persis sama seperti Asian Games 2018. Itu kira-kira ceritanya," dia mengakhiri.