Program B30 Bakal Diterapkan, Ini Tanggapan Shell

Oleh Dian Tami Kosasih pada 26 Jun 2019, 16:32 WIB
Uji Coba Penggunaan Bahan Bakar B30

Liputan6.com, Jakarta - Persiapan untuk menghadirkan bahan bakar solar dengan campuran FAME 30 persen (Solar B30) terus dilakukan. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Road Test Penggunaan Bahan Bakar B30 pada kendaraan bermesin Diesel sudah dimulai.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan, program B30 merupakan langkah nyata pemerintah untuk terus mengembangkan industri kelapa sawit, mensejahterakan petani kelapa sawit, serta menjamin ketersediaan dan kestabilan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri.

Ia menambahkan, program ini dijalankan untuk mengurangi ketergantungan impor BBM dan menyediakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah akan mewajibkan penggunaan campuran biodiesel 30 persen pada kendaraan mulai tahun depan.

Menanggapi hal tersebut, Ratna Anggraini, Fuel Marketing Manager Shell Indonesia mengaku pihaknya telah mendapat sosialisasi terkait hal tersebut.

"Tentunya pemerintah untuk menerapkan B30 itu memang ada sosialisasi kepada seluruh pemain migas, jadi memang kita sudah disosialisasikan," katanya di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

 

2 of 2

Shell Akan Dukung B30

Ratna juga menegaskan, Pemerintah nantinya akan mengeluarkan peraturan khusus terkait B30. Sehingga, spesifikasi terkait bahan bakar dapat disesuaikan pihak Shell.

"Pemerintah juga melakukan bagiannya yaitu melakukan riset bagaimana dengan melakukan pencampuran ini tetap bisa men-support mobility kendaraan kendaraan yang saat ini tersedia. Nanti Pemerintah akan mengeluarkan peraturan atau spesifikasi khusus untuk bahan bakar B30, dan kita mengikuti spesifikasi itu," ujar Ratna.

Selain itu, Shell juga mengaku akan memeberikan dukungan penuh terkait penerapan B30 yang akan dilakukan mulai tahun depan.

"Iya kita akan support kebijakan pemerintah karena kita yakin kebijakan yang dilakukan juga di-support dengan riset sebelumnya yang akan melindungi kepentingan publik," ujar Ratna.

Lanjutkan Membaca ↓