Kepala BKKBN Ungkap Tantangan Turunkan Angka Stunting pada Webinar yang Digelar The Habibie Center

FGD Stunting. — Focus Group Discussion (FGD) yang digelar The Habibie Center (THC) dalam rangka Studi Kebijakan Pencegahan Stunting di Era Pandemi, pada 28 Juli 2021.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memiliki beberapa agenda besar terkait dengan bidang kesehatan. Salah satunya, pencegahan stunting yang laju penurunannya melambat pada era pandemi COVID-19.

Padahal Indonesia memiliki target prevalensi sebesar 14 persen pada 2024. Upaya menggapai ini diperlukan reorientasi program yang lebih nyata dan terarah di lapangan. Hal ini dengan penekanan pada intervensi spesifik pemenuhan nutrisi anak, dan diprioritaskan kepada kelompok miskin yang mengalami pukulan terberat di masa pandemi ini.

Demikian dilansir dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar The Habibie Center (THC) dalam rangka Studi Kebijakan Pencegahan Stunting di Era Pandemi, pada 28 Juli 2021.

FGD dipandu berbagai pihak. Seperti Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Pemerhati Stunting dan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Tono Rustiano.

Kemudian sejumlah pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, meliputi wakil dari Sekretariat Wakil Presiden, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, ahli gizi, akademisi, organisasi sosial dan keagamaan, serta wakil dari dunia industri.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo memaparkan mengenai tantangan yang dihadapi dalam upaya penurunan stunting dan strategi yang akan ditempuh untuk mencapai target RPJMN 2020-2024 yaitu prevalensi stunting sebesar 14 persen pada 2024.

Tantangannya, meliputi sejumlah intervensi spesifik (pemberian makanan pendamping ASI, makanan tambahan ibu hamil dan balita kurus, imunisasi, konseling dan pendidikan gizi, dan lain-lain) dan intervensi sensitif (penyediaan air bersih, sanitasi, perlindungan sosial, stimulasi dini, PAUD, bantuan pangan, dan lain-lain).

Dikatakan saat ini Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting telah disusun dan dikoordinasikan secara komprehensif, di antaranya dituangkan dalam delapan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.

Pada sesi ini dinyatakan bahwa tantangan terbesar dalam mencegah dan menurunkan angka stunting tersebut ada pada implementasi dari strategi dan aksi konvergensi itu sendiri.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan dari Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi juga mengungkapkan, terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan Stranas stunting.

Diantaranya belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan penggunaan sumber daya serta keterbatasan kapasitas penyelenggaraan program.

Selain itu, terungkap juga bahwa istilah stunting sendiri belum terlalu dikenal di kalangan masyarakat, sedangkan upaya perubahan perilaku untuk mencegah stunting juga akan memerlukan waktu.

2 dari 2 halaman

Dampak pandemi

Mencegah Stunting dengan Pemeriksaan Rutin Kehamilan di Puskesmas — Dokter memeriksa kesehatan ibu hamil di Puskesmas Kecamatan Jatinegara, Jakarta, Kamis (26/11/2020). Menurut Survei Status Gizi Balita Indonesia 2019 oleh Kementerian Kesehatan RI, tercatat satu dari empat anak Indonesia di bawah usia lima tahun menderita stunting. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pungkas Bahjuri Ali, memaparkan sejumlah dampak pandemi terhadap stunting.

Antara lain terhambatnya pelayanan kesehatan (seperti penutupan posyandu sebagai fasilitas pemantauan stunting), dan penurunan daya beli masyarakat.

Ditambah lagi adanya pengalihan anggaran yang semula dialokasikan untuk program penurunan stunting kepada program penanganan COVID-19, baik di tingkat Pusat, Kota/Kabupaten hingga tingkat desa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena diprediksi akan terjadi perlambatan penurunan stunting selama masa pandemi.

Perihal pengalihan anggaran ini, Hasto mengakui, dari anggaran yang diusulkan BKKBN sebesar Rp 1,1 triliun, ternyata kemudian hanya disetujui sebesar sekitar Rp 110 miliar oleh pemerintah.

“Sementara untuk mengejar target prevalensi sebesar 14 persen pada tahun 2024, kita tinggal punya waktu 3 tahun. Karena keterbatasan ini, mau tidak mau kita harus melakukan reorientasi program. Contoh reorientasi program yang diusulan BKKBN antara lain konsep inkubasi dengan mempertahankan faktor spesifik. Misalnya dalam konseling pra nikah juga dilakukan pemeriksaan terhadap kadar Hb calon pengantin. Itu murah sekali dan bisa dikerjakan di Puskesmas dan Posyandu,” tambahnya.

Namun catatan lain, pandemi ini juga telah mendorong adanya sejumlah penyesuaian intervensi pada bidang kesehatan. Contohnya penyelenggaraan posyandu keliling yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan peningkatan penyaluran bantuan sosial oleh Kementerian Sosial.

Tantangan dalam implementasi kebijakan penurunan stunting juga disampaikan oleh para pelaku intervensi di lapangan, baik dari kalangan akademisi dan praktisi, lembaga swadaya masyarakat, maupun pengusaha.

Beberapa contoh masalah utama yang ditemui di lapangan adalah kurangnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program penurunan stunting, cakupan intervensi spesifik yang belum sesuai target, dan masih rendahnya asupan gizi balita.

Dalam FGD ini disimpulkan pentingnya sejumlah aksi dalam memperbaiki implementasi kebijakan penurunan stunting di masa pandemi.

Ini antara lain, pemetaan kemitraan dan penguatan kolaborasi di daerah, upaya peningkatan kapasitas kepala daerah dalam mengawasi dan melaksanakan delapan aksi konvergensi, upaya pemantauan dan pendampingan dalam rangka menurunkan prevalensi stunting, dan yang paling penting di antara semua upaya tersebut adalah edukasi dan intervensi nyata untuk meningkatkan asupan gizi balita.