Kapolda Papua Bantah Terima Dana Bansos

Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan dirinya tidak pernah menerima dana bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Papua.

"Saya akan meminta anggota untuk menyelidiki kasus tersebut, apakah ada indikasi korupsi atau tidak," tegas Tito di Jayapura, Sabtu (2/11/2013), seraya menegaskan belum dapat memastikan apakah polisi terima atau tidak.

Menurutnya, selama dirinya menjabat, dana yang diterima hanyalah dana pengamanan saat Pilkada Gubernur 2012 dan itu merupakan dana hibah.

Adanya aliran dana bansos itu terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penggunaan dana otonomi khusus (otsus) 2012 di Provinsi Papua.

Selain Polda Papua, dana bantuan sosial dari Pemprov Papua juga menyeret sejumlah lembaga dan organisasi serta perorangan. Bahkan tercatat 10 anggota DPRP Papua juga menerima dana tersebut dengan berbagai keperluan, antara lain untuk pendidikan, beli hewan kurban, perbaiki rumah, hingga bantuan untuk pulang kampung dalam rangka memperingati hari keagamaan.

Beberapa anggota dewan yang ditemui secara terpisah mengaku telah mengembalikan dana yang diterima, antara lain Pdt Simare-mare dan Yunus Wonda, sedangkan yang lainnya dalam tahap proses pengembalian.

Ketua Komisi C DPRD Papua, Jan Ayomi mengatakan tidak mengetahui permohonan bantuan yang disampaikan masuk dalam dana bansos dan harus ada pertanggungjawaban.

"Seharusnya staf gubernur memberitahukan bahwa dana tersebut harus dipertanggungjawabkan sehingga kami menyerahkan bukti-buktinya sebagai pertanggungjawaban," aku politisi dari Partai Golkar itu. (Ado)