DPR Minta Rekam Jejak Calon Panglima TNI ke KPK

Komisi I bidang Pertahanan DPR mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota Dewan meminta informasi terkait rekam jejak KSAD Jenderal Moeldoko yang diajukan sebagai Panglima TNI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kami berempat mewakili komisi I (DPR) untuk mendapatkan informasi ya, dimana informasi itu akan menjadi bahan kami di dalam fit and proper test calon panglima TNI pada tanggal 21 Agustus, atau lusa yang akan datang. Itu saja," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin, Jakarta, Senin (19/8/2013).

Menurutnya, Komisi I merasa perlu masukan dari KPK. Mengingat setiap calon yang diajukan harus bersih dari tindak pidana tak terkecuali korupsi.

"Informasi apakah ada indikasi masalah-masalah KPK. Saya tidak tau nanti apa penjelasan dari KPK. Misalnya nggak ada masalah, ya sudah berarti tidak ada masalah," ujar Hasanuddin.

Seperti diketahui, Presiden SBY telah mengajukan Jenderal Moeldoko sebagai panglima TNI pengganti Laksamana Agus Suhartono.

Berdasarkan data LHKPN KPK, diketahui Moeldoko memiliki harta sebesar Rp 32,1 miliar dan US$ 450 ribu. Harta itu telah dilaporkan ke KPK pada 25 April 2012 atau saat menjabat Wakil Gubernur Lemhannas pada 25 april 2012.

Pria kelahiran 8 Juli 1957 itu adalah lulusan Akademi Militer angkatan 1981. Dia pernah menjabat sebagai Panglima Divisi I Kostrad, Pangdam XII Tanjungpura, Pangdam III Siliwangi, Wakil Gubernur Lemhannas, dan jabatan terakhirnya adalah Wakil KSAD. (Ary/Ism)